Oleh : Muhammad Rifqil Huda
Mahasiswa ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas
Sebagai seorang mahasiswa, saya melihat bahwa gerakan masyarakat sipil di Kota Padang semakin menunjukkan peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kelompok masyarakat, komunitas anak muda, hingga organisasi berbasis isu mulai berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Mulai dari aksi masyarakat yang menyoroti kinerja aparat keamanan hingga gerakan lingkungan di kawasan pesisir, semuanya menjadi bukti bahwa ruang publik di Padang tidak lagi sepenuhnya pasif. Masyarakat kini lebih kritis, lebih berani, dan lebih mampu memanfaatkan berbagai kanal, termasuk media sosial, untuk menyuarakan tuntutan perubahan.
Bagi saya, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil Padang telah memasuki fase baru, yaitu fase kesadaran kolektif terhadap pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Aksi-aksi yang muncul tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga reflektif terhadap kondisi sosial yang ada. Contohnya, kritik terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak transparan atau kurang melibatkan warga secara langsung memperlihatkan adanya dorongan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Di sisi lain, gerakan anak muda yang memanfaatkan platform digital seperti Instagram dan X (Twitter) menunjukkan bagaimana partisipasi politik generasi baru bergerak dari jalanan ke ruang-ruang virtual tanpa kehilangan daya tekan.
Saya melihat bahwa dorongan utama yang membuat gerakan masyarakat sipil di Padang semakin aktif adalah meningkatnya kesadaran bahwa pemerintah daerah tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kepentingan warganya. Ketika kebijakan dianggap merugikan, masyarakat merasa perlu turun tangan untuk memastikan suara mereka didengar. Di sinilah teori gerakan sosial menjadi relevan, terutama konsep mobilisasi sumber daya. Gerakan yang muncul di Padang mampu memanfaatkan jaringan komunitas, organisasi mahasiswa, dan media digital sebagai sumber daya strategis untuk menguatkan aksi kolektif. Hal ini membuat kritik yang dilayangkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki pengaruh yang nyata terhadap opini publik.
Namun, saya juga melihat bahwa gerakan masyarakat sipil di Padang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua aksi mendapat dukungan luas, dan sering kali gerakan terhambat oleh keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, atau bahkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terusik oleh kritik tersebut. Terlepas dari itu, saya percaya bahwa konsistensi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik merupakan bentuk kedewasaan demokrasi lokal. Gerakan yang muncul menunjukkan bahwa warga Padang tidak ingin menjadi penonton pasif dalam proses pembangunan daerah, melainkan aktor penting yang berhak menilai, mengkritisi, dan memberi masukan.
Pada akhirnya, sebagai mahasiswa yang belajar mengenai dinamika sosial dan politik lokal, saya melihat gerakan masyarakat sipil Padang sebagai kekuatan yang perlu terus diperkuat. Kritik yang disampaikan bukanlah bentuk perlawanan semata, melainkan upaya untuk memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Semakin aktif masyarakat bersuara, semakin besar pula peluang untuk mewujudkan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan warga. Bagi saya, gerakan masyarakat sipil bukan hanya cerminan kesadaran politik, tetapi juga harapan akan masa depan Padang yang lebih demokratis dan inklusif.
