Padang,relasipublik – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam peninjauan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga korban banjir bandang di kawasan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Senin (15/12/2025). Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan percepatan penanganan pascabencana berjalan sesuai dengan rencana serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam kegiatan tersebut, Muharlion hadir bersama Wali Kota Padang, Fadli Amran. Kehadiran pimpinan DPRD dan kepala daerah ini menjadi wujud nyata sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mengawal proses pemulihan pascabencana, khususnya penyediaan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang.
Tidak hanya Ketua DPRD, sejumlah anggota DPRD Kota Padang juga turut serta dalam peninjauan tersebut. Di antaranya Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, serta anggota DPRD Rafdi dan Yusri Latif. Kehadiran para wakil rakyat ini mencerminkan komitmen DPRD Kota Padang dalam memastikan setiap program penanganan bencana benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan huntara yang dipersiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Dalam peninjauan itu, perhatian difokuskan pada kualitas bangunan, tata letak hunian, aspek keamanan lingkungan, serta kenyamanan penghuni. Hal ini penting agar huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga mampu mendukung aktivitas dan kehidupan warga selama masa pemulihan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa DPRD memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang bersama BNPB dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, penyediaan hunian sementara merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
“DPRD Kota Padang mendukung langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam menyiapkan hunian sementara bagi warga korban bencana banjir bandang. Huntara ini harus benar-benar layak, aman, dan nyaman, sehingga warga tetap bisa hidup produktif sembari menunggu pembangunan hunian tetap,” ujar Muharlion.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bersama agar pembangunan huntara berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. DPRD, kata dia, siap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program penanganan pascabencana berjalan optimal.
Sementara itu, kehadiran Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di lokasi peninjauan menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mengawal secara langsung penanganan bencana di daerah. BNPB bersama Pemerintah Kota Padang terus berupaya mempercepat penyediaan huntara sebagai solusi jangka pendek sebelum pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak direalisasikan.
Melalui kolaborasi dan sinergi antara DPRD Kota Padang, Pemerintah Kota Padang, serta BNPB, proses pemulihan pascabencana banjir bandang diharapkan dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi, sekaligus menjadi langkah awal dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak bencana. Adv
