Padang,relasipublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (9/12/2025) dengan agenda khusus membahas roadmap penanganan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Rapat ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan penanganan bencana secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Forum ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi dampak bencana, tetapi juga wadah penghimpunan aspirasi masyarakat serta penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi kondisi darurat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, para anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan itu, DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan banjir bandang berjalan optimal dan terkoordinasi, sekaligus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak. DPRD juga menekankan pentingnya langkah antisipatif jangka panjang guna meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD yang sejak hari pertama kejadian telah turun langsung ke lapangan dan mendampingi masyarakat.
“Pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota DPRD yang sejak hari pertama kejadian banjir dan longsor sudah hadir di tengah masyarakat,” ujar Andree dalam rapat tersebut.
Andree juga menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana diperpanjang hingga 15 Desember 2025. Menurutnya, berbagai masukan DPRD yang diperoleh langsung dari kondisi lapangan menjadi bagian penting dalam penyusunan langkah tindak lanjut Pemerintah Kota Padang.
Dalam pembahasan rapat, DPRD Kota Padang menyoroti sejumlah persoalan krusial, salah satunya ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Hujan ekstrem yang terjadi menyebabkan penurunan signifikan produksi air bersih oleh PDAM, sehingga perlu penanganan cepat dan terintegrasi.
“Produksi air bersih yang sebelumnya berada di angka 77 persen saat ini turun menjadi 46 persen, dan sedang kami upayakan secara bertahap untuk kembali meningkat,” jelas Andree.
Menutup rapat, DPRD menegaskan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar, terutama air bersih, sanitasi, dan akses infrastruktur, agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. DPRD juga memastikan akan terus mengawal kebijakan dan program penanganan bencana demi keselamatan dan kesejahteraan warga Kota Padang. Adv
