Padang,relasipublik – DPRD Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pemulihan suplai air bersih bagi masyarakat pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Padang bersama Perumda Air Minum (Perumdam) Kota Padang, Selasa (2/12/2025) pukul 10.00 WIB.
Rapat kerja yang berlangsung intensif itu difokuskan pada evaluasi kondisi 15 intake Perumdam yang terdampak langsung bencana banjir. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan pentingnya data teknis yang akurat terkait kapasitas aktual masing-masing intake sebagai dasar pengambilan kebijakan distribusi air bersih.
“Kami ingin mengetahui secara detail kondisi 15 intake yang dimiliki Perumdam. Dengan gambaran teknis yang jelas, distribusi air bisa diatur secara optimal, termasuk kemungkinan suplai bergilir, khususnya untuk wilayah di luar Padang Utara,” ujar Muharlion.
Ia menjelaskan, kawasan Padang bagian utara menjadi titik paling krusial dalam persoalan distribusi air bersih. Dari tujuh intake yang beroperasi di wilayah tersebut, kapasitas normal mencapai sekitar 800 liter per detik. Namun pascabanjir, kapasitas tersebut menurun drastis dan hanya sekitar 210 liter per detik yang masih dapat dimanfaatkan.
“Artinya, kita mengalami kekurangan hampir 600 liter per detik. Inilah yang menjadi fokus perhatian DPRD. Kami tidak hanya menerima laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, DPRD Kota Padang mendorong optimalisasi intake Palukahan yang dinilai masih memiliki peluang pemulihan dalam waktu relatif singkat. Melalui rekayasa teknis, kapasitas intake tersebut diperkirakan dapat ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan.
“Dengan rekayasa teknis, kapasitasnya diperkirakan bisa meningkat menjadi sekitar 250 liter per detik. Meski belum final, ini menjadi salah satu solusi jangka pendek yang realistis,” jelas Muharlion.
Sementara itu, DPRD juga menyoroti kondisi intake Latung yang mengalami kerusakan paling parah. Tiga pompa utama pada intake tersebut dilaporkan tidak dapat digunakan, sehingga distribusi air terhenti sepenuhnya. Padahal, dalam kondisi normal, intake Latung memiliki kapasitas hingga 200 liter per detik.
“Jika harus menunggu pengadaan pompa baru, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai dua bulan. Pesanan memang sudah dilakukan, namun waktu tunggu tersebut terlalu lama untuk kondisi darurat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk respons cepat, DPRD Kota Padang mengusulkan alternatif solusi berupa peminjaman pompa dari daerah lain, seperti Bekasi, Tangerang, Medan, Palembang, atau Bogor. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk mempercepat pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat.
Melalui koordinasi intensif dan pengawasan berkelanjutan, DPRD Kota Padang memastikan akan terus mengawal langkah-langkah pemulihan pascabanjir, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal secepat mungkin. Adv
