Padang, relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda menegaskan bahwa pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak boleh sekedar cepat selesai, tapi harus terukur secara teknis dan taat regulasi.
Selain itu, Politisi muda Partai Golkar ini mendesak pemerintah untuk menertibkan pembangunan di zona bahaya, seperti di bibir sungai atau pinggir jalan, agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Kita ingin penanganan cepat, tapi tidak boleh sembarangan. Saya minta regulasi terkait izin perumahan diperbarui. Harus ada rekomendasi teknis yang ketat dari pihak terkait. Jangan lagi ada pembiaran perumahan dibangun sangat dekat dengan bibir sungai karena itu sama saja menjemput maut saat bencana datang kembali,” tegas Zigo, Selasa (27/1).
Selain infrastruktur, Zigo juga menaruh perhatian pada aspek keamanan dari aspek hukum bagi para stakeholders dan petugas di lapangan. Ia memperingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, para eksekutor di lapangan rentan terjerat masalah hukum.
“Perencanaan pekerjaan itu sangat krusial. Jangan sampai karena mengejar target cepat, teman-teman kita di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat sehingga nantinya malah berhadapan dengan masalah hukum. Kita harus melindungi mereka dengan payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” tambahnya.
Zigo juga menaruh perhatian pada air bersih. Kondisi di lapangan, khususnya di Kota Padang, perlu menjadi perhatian khusus. Pasalnya, banyak warga yang bukan pelanggan PDAM kini kehilangan akses air bersih karena sumur-sumur mereka kering pasca-bencana. Sementara itu, mata pencaharian mereka pun turut lumpuh.
“Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur, sekarang sumurnya kering dan mereka tidak punya suplai air sama sekali. Karena mereka bukan pelanggan PDAM, mereka kesulitan. Saya meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya turun tangan. Masukkan warga terdampak ini ke dalam sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya. Ini murni urusan kemanusiaan bagi mereka yang mata pencahariannya sudah hilang terkena bencana,” tutur Zigo dengan nada lugas.
Tidak hanya itu, Zigo juga mengingatkan BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana agar tidak hanya menjadi pengepul laporan dari hasil kerja pihak lain. Ia khawatir adanya klaim sepihak atas pekerjaan yang dilakukan oleh relawan atau pihak swasta menggunakan alat berat mandiri.
“Jangan sampai ada tumpang tindih anggaran. Data lapangan harus jujur. Kalau sungai itu sudah dibersihkan oleh swasta atau relawan, BUMN jangan mengklaim itu sebagai pekerjaannya dalam laporan resmi. Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data teknis, kerusakan meliputi 31 ruas jalan nasional, 41 sungai rusak berat, dan 38.670 unit rumah warga yang terdampak.
“Komisi V akan terus mengawal agar seluruh rencana pemulihan Pascabencana tidak jalan di tempat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang tengah menderita,” pungkas Zigo. (Ms)
