Padang, relasipublik – Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai daerah, khususnya Sumatera Barat. Dalam konteks tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mencatatkan sejumlah langkah politik dan kerja nyata dalam mengawal program strategis pemerintah pusat agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan, serta penanggulangan bencana, Zigo terlibat aktif dalam berbagai rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga advokasi anggaran lintas kementerian.
Mengurai Kemacetan dan Menjaga Konektivitas Nasional
Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Zigo menjadi salah satu legislator yang vokal mendorong pengoperasian Jalan Tol Padang–Sicincin. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera memfungsikan ruas tol tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, sekaligus menekan potensi kemacetan parah di jalur nasional.
Selain itu, Zigo juga memperjuangkan anggaran preservasi jalan nasional Lubuk Selasih–Surian, jalur vital penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
Dorong Infrastruktur Jalan Daerah dan Anggaran APBN
Dalam lingkup daerah, Zigo berhasil mengawal realisasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan total alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar untuk berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas jalan daerah guna memperlancar mobilitas barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat, termasuk saat kunjungan kerja ke Solok Selatan, yang membahas perbaikan jalan nasional rusak dan akses logistik strategis.
Air Bersih dan Layanan Dasar Jadi Perhatian
Selain jalan, Zigo juga menaruh perhatian besar pada ketersediaan air bersih. Sepanjang 2025, ia memfasilitasi dukungan anggaran untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk proyek SPAM Palukahan Taban 3 di Kota Padang dengan nilai mencapai Rp308 miliar.
Proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat layanan air bersih bagi sekitar 200 ribu warga, sekaligus menjawab persoalan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Respons Bencana dan Perumahan Warga Terdampak
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Zigo mendorong percepatan perbaikan rumah warga terdampak bencana banjir. Ia menekankan pentingnya respons cepat negara dalam pemulihan pascabencana, terutama di wilayah rawan banjir.
Di Kabupaten Dharmasraya, Zigo juga mendorong percepatan pembangunan DAM, tanggul, dan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya di Kecamatan Timpeh yang kerap terdampak luapan sungai.
Pelabuhan, Transportasi Laut, dan Kawasan Transmigrasi
Pada sektor transportasi laut, Zigo meninjau langsung progres revitalisasi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus. Pelabuhan ini dinilai strategis dalam mendukung aktivitas perikanan, logistik, dan konektivitas ke Kepulauan Mentawai.
Sementara itu, saat reses di Kabupaten Sijunjung, Zigo berdialog dengan warga kawasan transmigrasi Padang Tarok. Dalam pertemuan tersebut, ia menyerap aspirasi masyarakat, termasuk rencana pengembangan jaringan air bersih untuk sekitar 7.000 sambungan rumah di masa mendatang.
Reses dan Pengawasan Proyek di Daerah
Mengawali tahun 2025, Zigo melaksanakan reses perorangan di Kota Solok dengan meninjau sejumlah proyek strategis, seperti jalan lingkar kota, pengendalian banjir Batang Lembang, serta revitalisasi terminal. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai APBN.
Konsistensi di Komisi V
Secara keseluruhan, sepanjang 2025, Zigo Rolanda menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan infrastruktur jalan, air bersih, transportasi, perumahan, dan mitigasi bencana. Pendekatannya tidak hanya melalui rapat di Senayan, tetapi juga lewat kehadiran langsung di lapangan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Rekam jejak tersebut menegaskan peran Komisi V DPR RI sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil masyarakat di daerah, dengan Zigo Rolanda sebagai salah satu aktor yang aktif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. (***)
