Jakarta, relasipublik – Di tengah banyaknya daerah yang berlomba mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat, Tanah Datar datang dengan sesuatu yang tidak semua daerah miliki: sebuah keikhlasan. Bukan sekadar proposal, melainkan tanah hibah seluas 9,5 hektare yang diserahkan demi masa depan anak-anak miskin.
Tanah itu bukan milik negara. Bukan pula aset perusahaan. Lahan tersebut dihibahkan keluarga besar COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kampung halamannya, Tanjung Alam.
Langkah itu kemudian menjadi penentu.
Saat Bupati Tanah Datar Eka Putra memaparkan rencana pembangunan di hadapan Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (25/2), perhatian langsung tertuju pada status lahan tersebut. Di antara banyak usulan dari berbagai daerah, hibah itu menjadi sesuatu yang langka.
“Ini rasanya hibah satu-satunya di Indonesia,” ujar Sekjen Kemensos Robben Rico, sebagaimana dikutip Eka Putra.
Tak lama setelah pemaparan selesai, persetujuan pun diberikan. Tanah Datar resmi menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada 2026.
Bagi Eka Putra, keputusan itu bukan sekadar keberhasilan administratif. Ada rasa haru yang sulit disembunyikan.
Seusai dari Kemensos, ia langsung menemui Dony Oskaria di ruang kerjanya di Jakarta.
“Terima kasih Pak Dony,” ucap Eka, singkat namun sarat makna.
Ucapan itu lahir dari kesadaran bahwa tanpa hibah tersebut, peluang Tanah Datar mungkin tak akan sebesar sekarang.
Sekolah untuk Anak yang Nyaris Kehilangan Kesempatan
Di atas lahan hibah itulah nantinya berdiri Sekolah Rakyat yang dirancang menampung hingga 3.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Mereka adalah anak-anak dari keluarga rentan miskin, miskin, hingga miskin ekstrem, kelompok yang kerap terputus pendidikannya karena keadaan ekonomi.
Bagi Dony Oskaria, sekolah itu bukan sekadar bangunan pendidikan.
“Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa,” katanya.
Seluruh siswa akan belajar secara gratis dengan sistem asrama. Kampus pendidikan itu juga dilengkapi rumah ibadah, klinik kesehatan, lapangan olahraga, akses air bersih, hingga infrastruktur jalan yang memadai.
Di sana, pendidikan tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar dirasakan.
Dari Kampung Halaman untuk Masa Depan
Pembangunan Sekolah Rakyat di Jorong Duo Baleh Koto dan Koto Gadih, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, diperkirakan menelan anggaran Rp250 hingga Rp300 miliar. Namun nilai terbesar dari proyek ini bukan hanya angka investasi.
Bagi masyarakat, pembangunan tersebut membawa harapan baru bagi ekonomi kawasan sekaligus kebangkitan kampung halaman.
Dony Oskaria bahkan berencana membangun ulang masjid, pasar, serta kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), memperkuat kembali pusat kehidupan sosial masyarakat.
Di ranah Minangkabau, tanah sering disebut sebagai pusako, warisan yang dijaga turun-temurun. Namun di Tanjung Alam, sebagian pusako itu kini dilepas bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk membuka jalan pendidikan bagi ribuan anak.
Bagian dari Mimpi Besar Indonesia
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan sumber daya manusia. Hingga Januari 2026, sebanyak 166 sekolah telah diresmikan, dengan tambahan 104 titik baru yang sedang dipersiapkan menuju target 500 Sekolah Rakyat pada 2029.
Program ini menjadi bagian dari tiga pilar pembangunan nasional: ketahanan pangan, kemandirian energi, dan penguatan kualitas manusia Indonesia.
Di antara ratusan rencana pembangunan itu, Tanjung Alam kini memiliki cerita yang berbeda.
Sebuah sekolah lahir bukan hanya dari kebijakan negara, tetapi dari sebidang tanah yang dihibahkan dengan kepercayaan bahwa pendidikan mampu mengubah nasib generasi berikutnya.
Dan di balik persetujuan itu, terselip kalimat sederhana yang menggambarkan rasa syukur sebuah daerah:
“Terima kasih, Pak Dony Oskaria.”
(3g)
