sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan arah pembangunan yang lebih tajam dan terukur. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang dipadukan dengan agenda tematik stunting, isu kualitas sumber daya manusia didorong menjadi arus utama kebijakan, bukan lagi sekadar pelengkap.
Musrenbang yang dibuka Bupati Eka Putra, Selasa (31/3) di aula kantor bupati, menjadi panggung konsolidasi lintas sektor. Hadir Wakil Bupati Ahmad Fadly, unsur DPRD, Forkopimda, hingga perwakilan nagari dan akademisi—sekitar 250 peserta menyatukan arah pembangunan 2027.
Kepala Bappedalitbang, Adriyanti Rustam, menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tahapan strategis yang menentukan wajah pembangunan daerah. Tahun ini, pendekatan berbeda diambil: integrasi penuh isu stunting ke dalam seluruh kebijakan.
“Stunting tidak lagi dipandang sebagai urusan kesehatan semata, tetapi menjadi isu lintas sektor yang harus diarusutamakan dalam setiap perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Pesan itu diperkuat langsung oleh Bupati Eka Putra. Ia mengingatkan bahwa Musrenbang harus keluar dari jebakan formalitas administratif dan benar-benar menjadi ruang dialog yang hidup—menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up secara seimbang.
“Ini adalah forum kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus duduk bersama, merumuskan arah pembangunan yang dialogis, aspiratif, dan partisipatif,” ujarnya.
Namun, sorotan paling tajam diarahkan pada persoalan stunting. Bupati menegaskan, kegagalan menanganinya sama dengan mempertaruhkan masa depan daerah.
“Stunting bukan hanya soal kesehatan, tapi menyangkut kualitas SDM, produktivitas, dan daya saing daerah ke depan. Penanganannya harus holistik—dari kesehatan, pendidikan, sanitasi hingga perlindungan sosial,” tegasnya.
Ia bahkan meminta setiap perangkat daerah memiliki peran yang jelas dan terukur dalam upaya percepatan penurunan stunting, menandai pendekatan yang lebih disiplin dan berbasis hasil.
Di tengah pembahasan strategis itu, Bupati juga menyisipkan kritik halus namun tegas kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui perwakilan gubernur, Mahyeldi Ansharullah, ia kembali mendesak perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Tanah Datar.
“Setidaknya ada delapan pintu masuk ke Tanah Datar yang merupakan jalan provinsi dalam kondisi rusak. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya, seraya berharap alokasi anggaran provinsi segera diarahkan ke titik-titik tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan komitmen legislatif untuk tetap berada dalam koridor RPJMD, meski di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah, namun tetap berkomitmen mendukung program pemerintah selama sesuai aturan,” katanya.
Dari sisi provinsi, melalui Kepala Dinas PTMPTSP Sumbar, Luhur Bidianda, disampaikan pesan gubernur: kunci percepatan pembangunan terletak pada perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, serta keberanian menghadirkan inovasi.
“Setiap daerah punya potensi. Jika disinergikan secara terintegrasi, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” ujarnya.
Musrenbang Tanah Datar 2027 pun bukan sekadar forum perencanaan, tetapi menjadi penegasan arah: pembangunan harus lebih fokus, terintegrasi, dan berani menjawab persoalan mendasar—dari stunting hingga infrastruktur—tanpa kompromi(d13)
