Padang, relasipublik – Komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan DPRD Kota Padang melalui pelaksanaan rapat paripurna pada Senin, 6 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang ini menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam agenda tersebut, DPRD Kota Padang menggelar dua rapat paripurna sekaligus, yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan tersebut. Momentum ini menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan arah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub, serta dihadiri Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar bersama seluruh anggota dewan. Suasana sidang berlangsung serius namun tetap dinamis, mencerminkan tingginya perhatian terhadap substansi pembahasan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif juga terlihat kuat dengan kehadiran Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekda Raju Minrofa Caniago, jajaran kepala OPD, serta para undangan lainnya. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mendorong pembangunan Kota Padang yang lebih maju dan berdaya saing.
Dalam pembahasannya, mayoritas fraksi DPRD Kota Padang menyatakan persetujuan terhadap LKPJ Tahun 2025. Meski demikian, setiap fraksi tetap memberikan catatan strategis dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai NasDem yang menekankan pentingnya inovasi serta penguatan sektor unggulan daerah. Rekomendasi yang disampaikan mencakup peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, konsistensi penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi.
Selain itu, penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian, disertai dorongan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi. Fraksi ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah, efektivitas penyerapan anggaran, dan pengawasan ketat terhadap proyek strategis agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas pembahasan yang komprehensif dan konstruktif bersama perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa berbagai masukan yang diberikan merupakan bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah ke depan. Menurutnya, LKPJ tidak hanya menjadi laporan tahunan, tetapi juga instrumen strategis dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Fadly Amran juga mengakui masih adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program tahun 2025. Untuk itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi DPRD untuk terus memberikan masukan demi penyempurnaan pembangunan di Kota Padang.
Dengan disetujuinya LKPJ Tahun Anggaran 2025 beserta rekomendasinya, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan. Sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. Adv
