Solok, Relasipublik.com – Bupati Solok, Dr (HC) Jon Firman Pandu, SH menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, jujur, dan lengkap. Ia menilai, sensus ini menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran.
Jon Firman Pandu menekankan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan langkah strategis untuk memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat. Saat keterangannya di Arosuka, Senin (6/4/26),
“Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah harus didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi dan struktur usaha masyarakat, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, hingga skala besar.
Data tersebut, lanjutnya, akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Solok ke depan, termasuk dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Pasalnya, kerahasiaan data dijamin sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik.
“Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data berkualitas yang mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi masa depan Kabupaten Solok yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
Dengan dukungan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi pijakan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam merancang kebijakan ekonomi berbasis data, guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (A3)
