sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengirim sinyal tegas: daerah ini terbuka untuk investasi, namun tetap berpijak pada aturan dan kepentingan masyarakat. Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Ahmad Fadly saat menerima investor dari Koperasi Permata Mulya (KPM), Rabu (8/4/2026) di Aula Eksekutif Kantor Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, KPM memaparkan rencana investasi di sektor pertanian berbasis agribisnis dengan memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT PASCA di Nagari Sabu Andaleh, Kecamatan Batipuh. Skema yang ditawarkan tidak biasa: pengembangan agroforestri modern terintegrasi, dipadukan dengan program rehabilitasi narkoba berbasis pertanian.
Ahmad Fadly menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai, investasi yang masuk berpotensi menjadi penggerak baru ekonomi daerah—mulai dari percepatan pembangunan, pembukaan lapangan kerja, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini peluang besar. Tapi kita pastikan semua berjalan sesuai aturan, mulai dari perizinan hingga pendekatan dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada warga sekitar sebelum proyek berjalan, guna meminimalkan konflik dan memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Dari sisi investor, Manajer KPM, Rudi Antoni, memaparkan konsep Pilot Project Agroforestri Modern Triple Income di atas lahan seluas 273 hektare, dengan tahap awal pengembangan 100 hektare.
Proyek ini dirancang sebagai ekosistem industri pertanian terintegrasi, menggabungkan komoditas ekspor seperti kapulaga hijau, kopi robusta, dan alpukat hass, dengan tanaman keras berkelanjutan seperti paulownia hybrid dan aren. Tak berhenti di situ, KPM juga menyiapkan skema integrated farming pada tahun kedua hingga ketiga, termasuk peternakan dan produksi pupuk organik.
“Ini bukan sekadar perkebunan. Ini sistem pertanian modern yang efisien, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi,” jelas Rudi.
Lebih dari aspek ekonomi, proyek ini membawa dimensi sosial yang cukup kuat. Investor KPM, Kusman, mengungkapkan rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba perempuan berbasis pertanian melalui program “Rumah Puan Pulih Inklusif”.
“Rehabilitasi tidak hanya medis, tapi juga pemberdayaan. Kami ingin menghadirkan pendekatan baru—pemulihan melalui aktivitas produktif di sektor pertanian,” ujarnya.
Proyek ini diproyeksikan menyerap sedikitnya 45 tenaga kerja lokal dan berkontribusi terhadap PAD melalui pajak usaha dan PBB. Namun, di balik potensi tersebut, tantangan tetap ada—mulai dari aspek regulasi lahan hingga penerimaan masyarakat.
Dengan pendekatan selektif dan pengawasan ketat, Pemkab Tanah Datar tampak ingin memastikan satu hal: investasi yang masuk bukan hanya besar di atas kertas, tetapi benar-benar memberi dampak nyata, berkelanjutan, dan tidak meninggalkan persoalan baru di kemudian hari(d13)
