Jakarta, relasipublik – Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyatakan dukungannya terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan mengelola ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis nasional.
Meski demikian, Rahmat mengingatkan agar kehadiran PT DSI tidak hanya menjadi perubahan dalam sistem tata niaga ekspor, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurut Rahmat, Indonesia memiliki berbagai komoditas unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi nasional. Karena itu, tata kelola ekspor harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi rakyat serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
“Terkait peresmian DSI yang mengatur ekspor satu pintu, saya mendukung kebijakan itu. Selama ini keuntungan ekspor lebih banyak dinikmati pihak tertentu dan uangnya tidak sepenuhnya beredar di Indonesia. Masa kita punya sawit, punya nikel, tetapi harga justru ditentukan pihak luar?” kata Rahmat di Jakarta, Senin (2/6/2026).
Dia menilai sudah saatnya Indonesia memiliki kendali yang lebih kuat terhadap tata niaga komoditas strategis sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak lebih banyak mengalir ke pihak luar.
“Saya setuju dengan kebijakan Presiden dan sebagai anggota DPR RI saya akan mengawal hal tersebut. Menurut saya, ekspor satu pintu untuk komoditas strategis sudah tepat agar Indonesia tidak dikendalikan pihak luar,” ujarnya.
Rahmat menegaskan keberhasilan PT DSI nantinya tidak hanya dapat diukur dari peningkatan nilai ekspor maupun penerimaan negara. Menurutnya, indikator yang tidak kalah penting adalah dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Namun juga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha yang selama ini menjadi bagian dari rantai produksi komoditas strategis,” katanya.
Perhatian Rahmat terhadap sektor komoditas, khususnya sawit, sebelumnya juga ditunjukkan melalui sorotannya terhadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat. Saat itu, harga sawit dilaporkan turun hingga sekitar Rp600 per kilogram dari harga normal.
Rahmat meminta pemerintah bersama BUMN terkait segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sehingga petani tidak menanggung kerugian yang lebih besar akibat penurunan tersebut.
Karena itu, ia berharap pembentukan PT DSI dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
PT DSI sendiri merupakan BUMN baru yang dibentuk pemerintah untuk mengelola ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme satu pintu.
Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan menangani ekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys). (red)
