sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali mendapat apresiasi dari seluruh fraksi DPRD. Namun, capaian prestisius tersebut tidak serta-merta membuat lembaga legislatif puas. Dalam Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar, Jumat (12/6/2026), fraksi-fraksi secara kompak mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pembangunan daerah.
Pesan itu mengemuka dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri Bupati Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran kepala OPD, camat, wali nagari, dan unsur pemerintahan lainnya.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Namun, suasana sidang menunjukkan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari evaluasi. Delapan fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum yang tidak hanya berisi apresiasi, tetapi juga kritik konstruktif terhadap sejumlah aspek pelaksanaan APBD.
Fraksi-fraksi menilai opini WTP merupakan indikator penting dalam tata kelola keuangan, namun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran yang telah dibelanjakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Sejumlah fraksi menyoroti masih perlunya optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan efektivitas program pembangunan, serta penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai menjadi salah satu tantangan penting bagi pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya bergantung pada pola lama. Pemerintah daerah dituntut melahirkan strategi baru yang lebih efektif agar potensi daerah dapat dikelola secara maksimal.
Menurutnya, berbagai kendala yang menyebabkan target pendapatan belum optimal harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicara Noviandri menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Anggaran harus menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” menjadi substansi yang disuarakan Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya.
Sorotan lain datang dari Fraksi PPP yang mengangkat persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang hingga kini belum tuntas.
Melalui juru bicara Zulhadi, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas langkah Bupati Eka Putra yang telah melakukan komunikasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, fraksi tersebut meminta agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu segera mendapatkan kepastian hukum dan administratif.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok agar tidak berlarut-larut,” tegas Zulhadi.
Sidang paripurna tersebut menjadi cerminan fungsi pengawasan DPRD yang tidak hanya memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah, tetapi juga mengingatkan berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
Di balik keberhasilan meraih opini WTP, DPRD mengirimkan pesan tegas bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang baik, tetapi juga hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
Karena itu, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya berbicara soal angka dan laporan, melainkan juga menjadi momentum evaluasi bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat.
Agenda berikutnya, pemerintah daerah akan memberikan jawaban resmi terhadap seluruh pandangan umum fraksi yang telah disampaikan dalam sidang paripurna tersebut.(d13)
