PADANG,RELASIPUBLIK- Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H. Darizal Basir menyambut positif pertemuan silaturahim antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Silaturahim kebangsaan Demokrat-PKS tersebut berlangsung di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/4) sore.
“Malam tadi, Ketua Umum dan jajaran pengurus DPP telah bersilaturahim dengan presiden PKS beserta jajaran pengurusnya di kantor DPP. Kami sebagai kader memandang pertemuan tersebut sebagai hal yang sangat positif,” kata anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat 1 tersebut di Padang, Jumat (23/4/2021) pagi.
Dia menerangkan, dalam pertemuan itu, Demokrat-PKS telah membahas sejumlah hal penting terkait kondisi Indonesia saat ini. Terutama sekali soal penanganan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah pandemi tersebut.
“Berbagai isu strategis yang dibicarakan dalam pertemuan itu tentunya akan menjadi perhatian seluruh kader baik di pusat maupun di daerah. Sebab memang saat ini wabah pandemi telah memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia dan seluruh dunia,” ucap Darizal.
Pada dasarnya, lanjut Darizal, silaturahim kebangsaan Demokrat-PKS tersebut menjadi sebuah kemajuan dalam membangun upaya bersama menghadapi pandemi dan krisis ekonomi saat ini. Selain itu, juga untuk upaya kemajuan ekonomi dan demokrasi di Indonesia ke depan yang lebih baik.
Seperti diketahui, Agus Harimurti Yudhoyonono (AHY) bersama jajaran pengurus di kantor DPP Partai Demokrat telah menyambut kedatangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Kamis malam.
Disampaikan melalui siaran pers oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, ada tiga substansi utama yang dibicarakan dalam pertemuan Partai Demokrat dan PKS tersebut.
“Substansi pertama adalah terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Jumlah orang yang divaksin sudah semakin banyak, sudah mencapai 12 juta orang. Namun masih sangat jauh bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Ini membutuhkan kerja lebih keras lagi. Kita semua berharap vaksinasi bisa dilakukan secara makin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat,” kata Ketum DPP Demokrat AHY di dalam siaran pers tersebut.
Pembahasan kedua adalah tekanan atau resesi ekonomi dampak utama pandemi Covid-19. AHY menyampaikan bahwa hal itu harus disikapi secara bersama, terutama dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Menurut AHY, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini.
“Kita sepakat bahwa dua isu utama tersebut harus menjadi perhatian, terutama dari PKS maupun Partai Demokrat. Dengan demikian, kami juga sepakat bahwa dalam segala diskusi berikutnya, kita bisa mengembangkan solusi-solusi terbaik,” ujarnya.
AHY menegaskan, kendati ke dua partai itu (Demokrat dan PKS) tidak berada dalam pemerintahan nasional, tetapi memiliki suara di parlemen.
“Juga cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah, yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah,”ujar AHY.
Pembahasan terakhir adalah mengenai masa depan demokrasi di Indonesia. AHY mengungkapkan, sejumlah lembaga internasional memotret demokrasi di Indonesia penuh dengan tantangannya tersendiri. Ada yang mengatakan Indonesia saat ini berada di titik yang tidak baik. Bahkan dalam 14 tahun terakhir ini, demokrasi di Indonesia dianggap di angka yang paling bawah.
“Ini semua menjadi tantangan. Mudah-mudahan suasana pandemi Covid-19 ini tidak kemudian serta-merta menutup ruang demokrasi yang sehat. Kita berharap justru demokrasi bisa ditegakkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa,” lanjutnya.
Sementara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat DPP Demokrat. Dia berharap, buah dari pembicaraan dalam pertemuan itu bisa menjadi sebuah kesepakatan bersama.
Saikhu menambahkan, di samping tiga hal tersebut adalah penegakan hukum.
“Saya perlu menambahkan, tadi dalam diskusi, yaitu terkait dengan perlunya juga penegakkan hukum, sehingga betul-betul hukum ini berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan berpihak kepada kekuasaan,” kata Saikhu.
Sehingga, tegasnya, siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum, tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil. Agar masyarakat akan melihat bahwa dalam proses penegakkan hukum adil.
Berikutnya, Ahmad Syaikhu juga menegaskan sangat mengutuk keras terjadinya berbagai tindak-tindak radikalisme, terorisme, separatisme, dan sebagainya.
“Kiranya ini menjadi perhatian dari semua elemen anak bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan seluruh komponen elemen anak bangsa ini bersatu agar tindakan itu bisa diredam dari bumi Indonesia yang kita cintai,” tutupnya. (*)
