Pemerintah Kota Solok memperkuat mitigasi bencana melalui BPBD dengan anggaran Rp1,5 miliar. Banjir masih menjadi ancaman utama, disusul gempa, longsor, karhutla hingga pandemi.
Kota Solok, Relasipublik.com — Di balik geliat pembangunan dan pertumbuhan Kota Solok, tersimpan ancaman bencana yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah bergerak, longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), letusan gunung api hingga potensi pandemi menjadi risiko yang terus membayangi daerah ini.
Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Solok memilih untuk tidak sekadar menunggu datangnya bencana. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berbagai langkah mitigasi terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi situasi darurat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Solok, Edrizal, menegaskan bahwa banjir masih menjadi ancaman yang paling sering terjadi dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Banjir masih menjadi prioritas penanganan kami. Karena itu, pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, kesiapsiagaan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat,” ujarnya, Jumat (26/06/26)
Berdasarkan kajian kebencanaan BPBD, terdapat empat kelurahan yang relatif aman dari ancaman banjir, di antaranya Laing, Tanjung Paku, dan Pasar Pandan Air Mati (PPA). Sementara sembilan kelurahan lainnya masih berada dalam kategori rawan sehingga memerlukan kewaspadaan dan langkah mitigasi yang lebih intensif.
Menurut Edrizal, pembangunan ketangguhan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masyarakat. Edukasi menjadi kunci utama agar setiap warga memahami risiko yang ada di lingkungannya serta mengetahui langkah penyelamatan ketika bencana terjadi.
Karena itu, BPBD Kota Solok secara rutin melaksanakan sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pelatihan penanganan darurat, hingga pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana di berbagai wilayah. Program tersebut menyasar sekolah, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, hingga kelompok warga.
Di era digital, media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi kebencanaan, mulai dari peringatan dini, kondisi cuaca, hingga edukasi mitigasi yang dapat diakses masyarakat secara cepat.
BPBD juga membuka ruang kolaborasi bagi sekolah, komunitas, maupun lembaga yang ingin memperoleh edukasi kebencanaan sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar risiko di tengah masyarakat.
Selain memperkuat edukasi, kesiapsiagaan operasional juga terus ditingkatkan melalui keberadaan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bersiaga selama 24 jam. Tim ini menjadi garda terdepan dalam melakukan asesmen lapangan, evakuasi korban, penanganan darurat, hingga penyaluran bantuan awal ketika bencana terjadi.
Keseriusan Pemerintah Kota Solok dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana juga tercermin dari dukungan anggaran. Pada tahun 2026, Pemko Solok mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 miliar yang berasal dari pengembalian Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk memperkuat kapasitas BPBD.
Dari jumlah tersebut, Rp132 juta dialokasikan khusus untuk penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Ditempat terpisah Wali Kota Solok Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, mengatakan bahwa investasi di sektor kebencanaan merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat agar selalu waspada, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengikuti setiap informasi dan peringatan yang disampaikan pemerintah. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama,” kata Ramadhani.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Solok telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Penanganan Pascabencana yang dipimpin Sekretaris Daerah. Tim tersebut bertugas mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk mengantisipasi dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat terhadap Kota Solok.
Dengan dukungan anggaran yang semakin kuat, infrastruktur penanggulangan bencana yang terus dibenahi, personel yang selalu siaga, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, Kota Solok optimistis mampu menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.
Sinergi antara pemerintah, relawan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota yang aman, tangguh, dan berketahanan bencana. Sebab dalam menghadapi bencana, bukan hanya kecepatan saat merespons yang menentukan keselamatan, tetapi juga kesiapan yang dibangun jauh sebelum musibah datang. (A3)
