Padang, relasipublik – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Kota Padang menerima kunjungan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Pusat bersama tim deputi dan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sabtu (4/7/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan layanan kesehatan, khususnya Program Rujuk Balik (PRB) sebagai bagian dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rombongan Dewas BPJS Kesehatan yang dipimpin Paulus Agung Pambudhi disambut Direktur RSUD dr Rasidin, dr Lismawati, beserta jajaran manajemen dan tenaga kesehatan rumah sakit.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara dialogis, berbagai aspek pelayanan dibahas, mulai dari implementasi Program Rujuk Balik, kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), hingga ketersediaan obat bagi peserta JKN.
Direktur RSUD dr Rasidin, dr Lismawati, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi rumah sakit untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pada hari ini kami dikunjungi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari pusat dalam rangka evaluasi layanan di rumah sakit, salah satunya terkait Program Rujuk Balik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Program Rujuk Balik membutuhkan tata kelola yang baik agar pasien yang telah mendapatkan penanganan di rumah sakit dapat kembali memperoleh layanan lanjutan di fasilitas kesehatan tingkat pertama secara optimal.
Menurutnya, forum dialog bersama Dewas BPJS Kesehatan juga menjadi ruang bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang ditemui dalam pelayanan sehari-hari, baik di poliklinik maupun instalasi gawat darurat.
“Harapannya, melalui kunjungan ini kami dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang selama ini kami alami di lapangan sehingga menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan BPJS Kesehatan ke depan, khususnya terkait Program Rujuk Balik,” katanya.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Paulus Agung Pambudhi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Rujuk Balik memiliki tantangan yang cukup kompleks. Selain dipengaruhi kondisi klinis pasien, keberhasilannya juga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara pasien dan tenaga medis.
“Kami mendapatkan gambaran yang lebih realistis setelah berdialog langsung dengan dokter spesialis yang menjadi penanggung jawab pelayanan. Ternyata kompleksitas penyakit dan adanya komorbid membuat tidak semua pasien dapat dengan mudah masuk ke dalam skema Program Rujuk Balik,” ujarnya.
Paulus menilai, kepercayaan pasien menjadi faktor penting dalam keberhasilan PRB. Pasien harus merasa yakin bahwa pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tetap mampu memenuhi kebutuhan medis mereka setelah kembali dari rumah sakit rujukan.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem pelayanan, maupun sarana pendukung agar mampu menangani pasien PRB secara optimal.
Selain itu, persoalan ketersediaan obat menjadi perhatian utama. Menurutnya, keberhasilan Program Rujuk Balik tidak terlepas dari kemampuan fasilitas kesehatan menyediakan obat sesuai kebutuhan pasien.
“Ketika pasien dirujuk balik tetapi obat yang seharusnya diterima tidak tersedia, maka hal itu akan kembali memengaruhi kepercayaan pasien terhadap layanan yang diberikan,” katanya.
Paulus mengungkapkan, Dewan Pengawas bersama Direksi BPJS Kesehatan saat ini tengah membahas arah strategis baru mengenai tata kelola obat yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan obat bagi peserta JKN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Menutup kunjungannya, Paulus mengapresiasi keterbukaan jajaran RSUD dr Rasidin dalam menyampaikan berbagai tantangan pelayanan di lapangan.
“Kegiatan yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini memberikan manfaat yang besar bagi kami untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi pelayanan kesehatan di lapangan,” tuturnya.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kuat sehingga kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN di Kota Padang, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
