PADANG, RELASIPUBLIK— Reses Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kota Padang tidak sekadar menjadi agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen. Dari sejumlah lokasi, kegiatan tersebut justru membuka peta persoalan masyarakat secara lebih utuh mulai dari kebutuhan jalan dan pengendalian banjir hingga pelayanan kesehatan masyarakat, fasilitas sosial, tata kelola dana hibah dan pembinaan generasi muda melalui olahraga.
Kehadiran pimpinan DPRD di tengah masyarakat menjadi ruang untuk menguji langsung berbagai kebutuhan yang selama ini disampaikan melalui jalur aspirasi. Sejumlah persoalan bahkan tidak cukup hanya dibahas di ruang rapat, tetapi membutuhkan peninjauan langsung agar kondisi yang dihadapi warga dapat dipahami secara nyata.
Hal itu dilakukan Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., M.M., ketika mengunjungi Komplek Graha Bungo Mas, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026).
Lebih dari 300 kepala keluarga bermukim di kawasan tersebut. Di balik perkembangan permukiman, masih terdapat pekerjaan rumah berupa kondisi jalan utama dan jalan lingkungan yang membutuhkan penanganan.
Muharlion menyebut sebagian pembangunan telah direalisasikan pada 2026. Namun, kebutuhan masyarakat masih cukup besar sehingga penyelesaian jalan utama akan diarahkan secara bertahap dengan mempertimbangkan program dan kemampuan anggaran pada 2027.
Bagi warga, keberadaan jalan yang layak merupakan kebutuhan fundamental. Akses tersebut digunakan setiap hari dan menjadi penunjang mobilitas masyarakat.
Namun, kebutuhan kawasan tersebut ternyata jauh lebih luas.
Ketiadaan fasilitas posyandu menjadi perhatian karena kawasan itu dihuni banyak keluarga muda dengan balita. Warga juga mengharapkan tersedianya balai warga atau fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan kepemudaan.
Kebutuhan berikutnya adalah persoalan banjir.
Muharlion melihat persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Pembenahan drainase di satu titik tidak akan cukup apabila sistem aliran air secara keseluruhan belum tertata.
Karena itu, koordinasi dengan Balai Sungai dinilai menjadi langkah penting untuk mencari solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan sistem pengendalian banjir tersebut.
“Pengendalian banjir secara keseluruhan harus ada alirannya sampai ke Linggar Jati,” ujarnya.
Dari persoalan fisik wilayah, reses DPRD Kota Padang kemudian bergerak pada kebutuhan pembangunan manusia.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, S.H., bertemu insan sepak bola di Lapangan Yudha Sakti, Kompi Batalyon Air Tawar, Minggu (6/9/2026).
Pengurus SSB, atlet, pelatih dan pecinta olahraga menyampaikan berbagai kebutuhan serta tantangan pembinaan sepak bola.
Mastilizal menilai pembinaan usia dini harus memiliki arah yang jelas. SSB harus diperkuat sebagai wadah pembentukan atlet, bukan hanya tempat anak-anak menjalani aktivitas olahraga.
Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, PSSI, klub, dunia usaha hingga orang tua.
Pendekatan tersebut sekaligus menempatkan olahraga sebagai bagian dari pembangunan generasi muda. Lapangan sepak bola tidak hanya berbicara tentang prestasi, tetapi juga tentang disiplin, karakter dan aktivitas positif bagi anak-anak dan remaja.
Sementara di Nanggalo, kebutuhan warga bersentuhan dengan persoalan administrasi pemerintahan dan pemulihan infrastruktur.
Dalam reses yang digelar di Banang Cafe pada 2–5 September 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menerima keluhan masyarakat mengenai mekanisme dana hibah serta kerusakan riol pascabencana.
Warga menilai prosedur pengajuan dana hibah masih sulit dipahami. Persoalan administrasi dan beragam skema bantuan membuat sejumlah kelompok masyarakat membutuhkan pendampingan yang lebih jelas.
Di sisi lain, kerusakan riol pascabencana dinilai membutuhkan respons cepat. Drainase yang tidak berfungsi optimal berpotensi kembali menjadi persoalan ketika hujan deras melanda.
Osman Ayub menyatakan aspirasi tersebut akan dikawal melalui koordinasi dengan OPD terkait dan pembahasan di lingkungan pemerintah daerah.
Di Gurun Laweh Nan XX, dialog antara wakil rakyat dan masyarakat juga berlangsung dalam suasana yang melibatkan berbagai unsur sosial.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.AP., melaksanakan reses di Mushalla Nurul Zikilah, Jumat (5/9/2026).
Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang, Karang Taruna, niniak mamak serta unsur pemerintahan hadir dalam pertemuan tersebut.
Jupri menempatkan reses sebagai instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak kehilangan hubungan dengan kebutuhan masyarakat.
Setiap aspirasi akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan sesuai kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan fiskal yang tersedia.
Rangkaian reses tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan pembangunan Kota Padang memiliki dimensi yang beragam. Ada kebutuhan yang terlihat secara kasatmata seperti jalan dan drainase, ada pula kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, fasilitas sosial, tata kelola bantuan serta investasi terhadap generasi muda.
Karena itu, kualitas reses tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak aspirasi yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan lembaga legislatif mengawal aspirasi tersebut agar memiliki tempat dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Masyarakat telah menyampaikan kebutuhan. Kini pekerjaan berikutnya adalah memastikan aspirasi itu tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi berlanjut menjadi kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan warga. (Adv)
