TERBARU

Agar Pemerataan Pembangunan Tercapai, Pemerintahan Nagari Harus Memiliki Peta Potensi

95
×

Agar Pemerataan Pembangunan Tercapai, Pemerintahan Nagari Harus Memiliki Peta Potensi

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi I DPRD Pessel, Jamalus. (Foto dok YZL)

PAINAN, RELASI PUBLIK–Nagari sebagai pemerintahan terendah harus memiliki peta potensi, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Tujuannya agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat serta juga berkelanjutan dan memberi dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jamalus, Senin (9/10) di Painan.

Dia menjelaskan bahwa upaya itu bertujuan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta juga berkelanjutan, terukur dan berkualitas.

“Pembangunan yang terencana akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan ekonomi masyarakat. Melalui perencanaan itu pula, maka berbagai kegiatan yang dilakukan akan berkelanjutan, dan tidak mesti dimulai kembali dari awal,” jelasnya.

Sebagai Komisi I di DPRD Pessel yang memiliki kemitraan dengan pemerintahan nagari, dia juga menyampaikan atau menghimbau kepada pemerintah nagari supaya juga melakukan pengelolaan dana desa (DD) yang diperuntukan untuk pembangunan nagari, sesuai dengan aturan, serta juga tidak mengenyampingkan kegiatan padat karya.

“Itu saya sampaikan supaya masyarakat benar-benar menikmati pembangunan yang bersumber dari dana desa. Selain itu mereka juga akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar pula dalam memelihara hasil pembangunan yang dilaksanakan,” ungkapnya.

Sedangkan kepada wali nagari dia juga mengingatkan untuk tidak pula melakukan penyimpangan dana desa.

“Ini saya tegaskan karena dana desa merupakan milik masyarakat, dari itu jangan coba-coba melakukan penyimpangan,” tegasnya.

Dia menambahkan agar dalam melakukan pemetaan potensi nagari mendapatkan hasil yang maksimal, jika perlu pihak nagari melibatkan tim dari Akademisi.

“Anjuran itu saya sampaikan, karena pemerintah nagari juga memiliki tanggung jawab dalam menuntaskan atau menurunkan angka kemiskinan di daerah, serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata,” ujarnya.

Karena tujuan itu, maka dukungan dan sinergitas dengan perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat sangat diperlukan.

“Dukungan itu mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh nagari. Saya berharap dana yang disalurkan setiap tahun itu, benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat di daerah ini,” harap Jamalus. (YZL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *