PADANG PANJANG, RELASI PUBLIK — Guna percepatan penanganan dampak bencana alam banjir bandang lahar dingin dan longsor, digelar Rakor Bencana Alam, Senin (27/5/2024) di Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.
Dipimpin Danrem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, SIP, Rakor diikuti BNPB, BPBD Sumbar, Dandim 0304/Agam dan 0307/Tanah Datar. Plh Wali Kota Padang Panjang, Sekda dan kepala BPBD dari Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Agam.
Wahyu Eko Purnomo menyampaikan, rakor ini untuk mengakselerasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Relokasi pengungsi merupakan protap utama agar tidak ada korban lagi. Kita harap Pemda untuk aktif. Mengingat adanya masyarakat yang tinggal di lokasi berpotensi bencana tersebut. Kita juga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi agar terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait penanganan dampak bencana ini,” harapnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel Inf Heri Setiono menyampaikan, sejak kejadian bencana, BNPB telah menyalurkan bantuan untuk kebutuhan dasar logistik dan peralatan serta konsolidasi anggaran dalam bentuk dana siap pakai.
“Fokus dari hasil kunjungan Presiden beberapa hari lalu, yaitu penanganan di hulu. Di antaranya penghancuran material batu. Selain itu normalisasi sungai di posisi yang berpotensi bencana. Pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) serta pembuatan sabo dam,” ungkapnya.
Sementara Plh Wako Winarno menyampaikan, bencana alam banjir bandar bandang telah terjadi pada 8 April lalu di Padang Panjang yang mengakibatkan runtuhnya jembatan Tanjung. Setelah itu menyusul banjir bandang pada 11 Mei 2024.
“Dalam penanganan bencana banjir bandang ini, Pemko telah melakukan beberapa tindakan. Di antaranya pembukaan posko pengungsi. Hari pertama itu ada sekitar 340 pengungsi. Selain itu telah dilakukan pendataan dan penyaluran bantuan,” sampainya.
Saat ini, tambahnya, Pemko tengah menyiapkan relokasi dan normalisasi aliran sungai di Lubuk Mata Kucing dan pembersihan saluran air yang terus dilakukan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Dijelaskan Winarno, untuk pemulihan jangka pendek, telah dibangun jembatan darurat untuk akses masyarakat serta MCK di Tanjung dan Lubuk Mata Kucing.
“Untuk warga yang rumahnya rusak, kita carikan rumah kontrakan. Saat ini kita butuh penambahan alat berat agar normalisasi sungai berjalan lebih cepat. Sementara untuk jangka panjang, dibutuhkan pembangunan jalan di Lubuk Mata Kucing dan jembatan di Tanjung serta SMA N 1 Sumbar yang saat ini sudah dalam proses preview. Untuk masa tanggap darurat kita perpanjang hingga 8 Juni mengingat masih ada pengungsi di SMA N 1 Sumbar,” jelasnya.
Sementara Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menuntaskan data by name by address (BNBA) terkait bencana alam yang melanda sejumlah daerah tersebut. (gito)
