sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Alek Kapalo Banda yang digelar di Masjid Nurul Hidayah, Jorong Gunung Bungsu, Nagari Batipuah Baruah, Sabtu (4/4), bukan sekadar perayaan adat. Di balik nuansa syukuran dan pelestarian tradisi, terselip kegelisahan mendalam masyarakat yang masih bergulat dengan dampak bencana banjir dan longsor akhir 2025.
Kehadiran Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, menjadi momentum penting bagi warga untuk menyuarakan persoalan yang hingga kini belum tertangani—mulai dari irigasi lumpuh hingga akses jalan terputus.
“Alek Kapalo Banda bukan sekadar seremoni. Ini ruang memperkuat gotong royong dan menjaga alam. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, masyarakat sedang dihantui ancaman gagal panen akibat rusaknya jaringan irigasi,” tegas Zigo di hadapan niniak mamak dan warga.
Data kerusakan yang terungkap di lapangan cukup mencemaskan. Sedikitnya lima jembatan dilaporkan roboh, lima ruas jalan usaha tani rusak, serta akses utama yang menghubungkan Jorong Gunung Bungsu dengan Jorong Tambangan hingga ke Kota Padang Panjang terputus. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengancam roda ekonomi masyarakat tani.
Zigo juga menyoroti ancaman serius bagi warga yang tinggal di kawasan tebing dengan kondisi tanah labil. Ia mendesak adanya kajian teknis segera untuk proses relokasi yang telah disepakati masyarakat.
“Ini soal keselamatan. Tidak bisa ditunda. Harus ada langkah cepat dan terukur,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Zigo mendorong percepatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diminta segera berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat untuk penanganan jalan, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang terkait perbaikan jaringan irigasi.
“Mana kewenangan kabupaten, provinsi, hingga pusat, semua harus bergerak. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Nagari Batipuah Baruah, Mulyadi BJ, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Alek Kapalo Banda merupakan warisan budaya yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial masyarakat.
“Namun di tengah pelaksanaan alek ini, kami tidak bisa menutup fakta bahwa masyarakat kami sedang menghadapi tantangan besar. Infrastruktur yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, terutama bagi petani,” ujarnya.
Ia berharap perhatian dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dapat segera diwujudkan dalam bentuk langkah nyata di lapangan.
Mewakili Bupati Tanah Datar, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama.
“Pemerintah daerah tidak tinggal diam. Koordinasi terus dilakukan, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Kami memahami betul bahwa infrastruktur yang rusak ini berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa proses pemulihan akan terus didorong secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
Kegiatan Alek Kapalo Banda ini turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Ketua TP PKK Batipuah Baruah Ny. Nella Mulyadi , serta berbagai unsur masyarakat dan undangan lainnya.
Di tengah lantunan doa dan semangat gotong royong, Alek Kapalo Banda tahun ini menjadi lebih dari sekadar tradisi. Ia menjelma menjadi panggung suara rakyat—yang menuntut agar pemulihan tak lagi berjalan lambat, dan harapan petani tidak kembali terkubur bersama rusaknya infrastruktur(d13)
