Agam,relasipublik —Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau lokasi jembatan putus dan kerusakan berat akibat banjir bandang (galodo) di Malalak, Kabupaten Agam, Minggu (7/12/2025). Malalak menjadi salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang baik dari korban jiwa dan kerugian fisik.
Peninjauan ini juga dihadiri Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar Armizoprades serta Camat Malalak Ulya Satar. Kehadiran mereka untuk menegaskan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.
Andre menegaskan bahwa jalan Malalak merupakan jalan provinsi, sehingga mekanisme penanganannya berbeda dengan Jalan Lembah Anai yang langsung ditangani pusat. Namun melihat besarnya kerusakan dan kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, ia menyebut intervensi pusat mutlak diperlukan.
“Kita tidak mungkin mengandalkan APBD Sumbar yang kecil. Harus ada diskresi dari Menteri PU agar pusat dapat menangani. Anggarannya bisa setara dengan penanganan di Lembah Anai. Ada sekitar 10 ruas jalan yang putus dan jembatan sepanjang 80 meter,” ujar Andre.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar segera mengajukan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana kepada pemerintah pusat. Meski estimasi awal perbaikan darurat sekitar Rp100 miliar, Andre meminta Pemprov mengajukan hingga Rp400 miliar melalui mekanisme diskresi, mengingat besarnya skala kerusakan.
Kerusakan di jalur Malalak tergolong parah. Sedikitnya delapan titik longsor berat ditemukan setelah kawasan Pasar Malalak. Beberapa titik kritis yang teridentifikasi meliputi Hompsen, Alok Malalak, dan NPH 82+800. Selain ruas jalan yang terputus, tiga box culvert hancur total, sementara aliran air menimbulkan kerusakan lahan warga hingga enam kilometer dari pusat longsor.
Akses masyarakat juga masih terganggu. Jalan kabupaten menuju Pasar Malalak belum sepenuhnya bisa dilalui akibat tumpukan material, sehingga mobilitas warga di empat jorong masih terhambat, meskipun jalur alternatif melalui Simpang Tiga Malalak sudah mulai bisa digunakan. Dua unit alat berat sudah dikerahkan untuk membuka akses, dan kebutuhan BBM untuk operasional alat berat dipastikan aman.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menegaskan kesiapan BUMN untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. “Kami siap mendukung penuh arahan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak. Ini bagian dari komitmen BUMN dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyampaikan bahwa pendataan dan perencanaan teknis telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa jembatan putus tersebut merupakan akses vital yang harus segera ditangani. “Satu jembatan saja bisa memerlukan puluhan miliar, tergantung kondisi. Waktu pengerjaan permanen bisa mencapai delapan bulan. Penanganan darurat segera dimulai agar mobilitas warga dan logistik pulih secepatnya,” jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar, Armizoprades, menilai kerusakan yang terjadi sangat besar sehingga kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci.
“Provinsi tidak akan mampu menangani sendiri. Kami terus berkoordinasi dengan BPJN untuk jalan nasional dan dengan Pemkab Agam untuk jalan provinsi dan kabupaten. Sinergi diperlukan agar anggaran dan pekerjaan berjalan efektif,” katanya.
Peninjauan bersama ini menegaskan komitmen pemerintah dan BUMN untuk memprioritaskan pemulihan akses vital di Malalak yang terputus total pascabencana, demi mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat dan perekonomian. (*)
