BUKITTINGGI,RELASIPUBLIK— Demokrasi Berkualitas, Kebijakan Publik yang Baik dan Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan Good Governance BerAKHLAK.
Topik keren ini akan dibahas Andrinof Chaniago, Menteri Bappenas 2014-2015 dan pakar kebijakan publik 21 Maret 2022.
Pada kegiatan itu juga menjadi pemateri Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska yang membahas beberapa hal tentang keterbukaan informasi yang progres di pemerintahan masih di atas kertas.
“Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi kebijakan pemerintah, tapi masih banyak yang kurang memahaminya, karena itu kita selalu berupaya meningkatkan kompetensi ASN lewat webinar yang ke empat ini sesuai tugas PPSDM. Apalagi CoreValues ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu juga tetap harus kita dorong”ujar Kepala PPSDM Kemendagri Re Bukittinggi, Sarjayadi Jumat 11 Maret 2022.
Peserta webinar ini adalah ASN, pejabat pengelola informasi Publik, anggota DPRD dan SKP/ OPD provinsi/ kab/ kota dan masyarakat pengguna informasi.
“Semoga setiap informasi yang bersifat publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi,” ujar Sarjayadi.
Informasi Publik kata Sarjayadi adalah hak rakyat berdemokrasi dan praktik transparansi dan partisipasi publik.
“Kami berharap, momen baik ini agar dimanfaatkan semua pemangku untuk mengikuti Webinar series 4 dengan narasumber yang berpengalaman dan pakar di bidangnya,” ujarnya.
Komisioner dua periode KI Sumbar Adrian Tuswandi mengapresiasi webinar series 4 PPSDM Reg Bukittimggi dengan tema sentral Keterbukaan Informasi Publik.
“Faktanya penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintahan banyak yang cuek dengan Permendagri 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kemendagri dan Pemerintahan daerah, ketika sudah disengketakan baru ngeh dengan aturan,” ujar Toaik biasa Adrian disapa banyak kalangan di Sumbar.
Toaik juga mengatakan webinar akan menjadi pembelajaran pas untuk penguatan badan publik pemerintahan membenahi konerja Pejabat Pengelola Informasi Publiknya.
“Apalagi pembicaranya adalah pakar di bidangnya, ada Ketua KI dan ada Uda Andrinof, keduanya adalah tokoh pro pada transparansi untuk pengelolaan pemerintahan yang baik,” ujar Toaik. (***)
