Jakarta,relasipublik – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan apresiasi terhadap tuntutan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Barat, termasuk unjuk rasa di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Senin (1/9/2025) lalu.
Hal itu disampaikannya saat wawancara dengan Constra Indonesia via daring pada Rabu (3/9/2025).
Rahmat tidak hanya menyampaikan apresiasinya, namun juga menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sebuah janji yang didukung oleh rekam jejaknya di parlemen.
Rahmat secara terbuka menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menyatakan kesiapannya untuk menampung serta memperjuangkan tuntutan tersebut di DPR RI.
”Saya selaku atas nama pribadi serta anggota DPR RI dari fraksi PKS memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melakukan aksi dengan baik, elegan, tertib, dan tidak melakukan sesuatu yang anarkis maupun merusak fasilitas publik,” kata Rahmat.
Aksi yang berlangsung tertib ini membawa sejumlah tuntutan utama, yang beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan kewenangan DPR RI.
*Permohonan Maaf*
Rahmat mengakui selama ini, tidak semua tuntutan dapat terakomodasi dengan baik. Dia pun menyampaikan permohonan maaf secara tulus.
”Kami tidak segan-segannya meminta maaf secara langsung, maka pada hari ini kami sampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang belum tertampung atau belum terwakili dengan baik dalam aspirasi masyarakat,” katanya.
*Perjuangkan Aspirasi Masyarakat*
Rahmat tidak hanya menanggapi tuntutan, namun juga memaparkan sejumlah program yang telah ia perjuangkan selama setahun terakhir.
Ini menjadi bukti bahwa komitmennya bukan hanya retorika.
”Alhamdulillah, setahun ini saya ditugaskan oleh partai di Komisi II untuk mengawal beberapa program,” ungkapnya.
Rahmat vokal mengusulkan agar pelantikan honorer (P3K) menjadi penuh waktu atau paruh waktu pada tahun 2026.
Kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran sekitar 6 triliun rupiah dan menyelamatkan nasib sekitar 1,2 juta honorer di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
Selain itu, ia juga menegaskan kembali perjuangannya dalam penertiban bangunan liar yang menggunakan fasilitas umum dan sosial, serta penguatan aturan tata ruang, seperti yang ia lakukan pada kasus pagar laut di Tangerang.
Perjuangan ini merupakan bagian dari komitmennya dalam pemberantasan mafia tanah, di mana ia tidak segan bersuara lantang.
”Dokumentasi rapat dan pemberitaan media menunjukkan peran kami dalam mengawal penyelesaian masalah tersebut,” jelasnya.
Komitmennya tidak hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga merangkul permasalahan di daerah pemilihannya.
Rahmat telah melakukan advokasi dan literasi untuk menyamakan persepsi terkait Program Sertifikasi Tanah Ulayat dengan berbagai elemen masyarakat di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Ia juga menerima dan mengawal aspirasi terkait perjuangan pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Ranah Indojati.
“Kita juga berjuang keras untuk memastikan 3.567 siswa kurang mampu mendapatkan hak mereka melalui beasiswa Program Indonesia Pintar. Semua upaya ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk terus menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.
Rahmat juga aktif mendesak DPR untuk menyetujui RUU Perampasan Aset dalam 30 hari sebagai langkah strategis untuk pemulihan aset negara.
*Reformasi Polri*
Menanggapi salah satu tuntutan paling penting dari massa aksi, yaitu reformasi Polri dan penuntasan kasus kematian Afan Kurniawan, Rahmat menegaskan kembali komitmennya.
”Tuntutan untuk reformasi Polri dan penyelidikan tuntas kasus almarhum Afan Kurniawan, termasuk lainnya sangat penting dan akan terus kami dorong di dalam DPR. Termasuk menuntut Presiden agar segera mereformasi institusi Polri,” tegas Rahmat.
Seluruh program dan aspirasi yang ia perjuangkan, katanya, telah ia sampaikan di berbagai forum dan media.
Hal ini menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti harapan masyarakat, terutama dari daerah pemilihannya, Sumatera Barat.
Pernyataan Rahmat Saleh ini tidak hanya berfungsi sebagai respons, tetapi juga sebagai laporan akuntabilitas publik, menunjukkan dirinya adalah sosok yang proaktif dan berorientasi pada hasil.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmad Saleh Meminta Maaf Pada Masyarakat Sumbar
