Surabaya,relasipublik — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, melakukan kunjungan kerja Komisi VI ke Surabaya pada 21–23 November 2025 bertemu dengan BUMN Pelayaran.
Menurutnya, fungsi pengawasan pada mitra kerja Komisi VI ini untuk memperkuat industri maritim nasional, khususnya melalui penguatan BUMN strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Pelindo Jasa Maritim, BP BUMN, serta Danantara Asset Management. Nevi menegaskan bahwa sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan daratan, Indonesia harus mampu membangun kemandirian industri pelayaran dan perkapalan secara berkelanjutan.
Nevi mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan harus memastikan kemandirian industri perkapalan dan peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan agar daya saing maritim nasional benar-benar meningkat.
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa kemandirian industri kapal nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama rendahnya utilisasi pembangunan kapal baru yang hanya sekitar 30–40 persen, sementara sektor reparasi mencapai 75–80 persen.
Selain itu, kebutuhan modernisasi fasilitas galangan, termasuk revitalisasi galangan PT PAL senilai Rp2,71 triliun, harus mendapat kepastian pembiayaan jangka panjang.
“Kami di Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti terkait kebutuhan investasi modernisasi galangan dan skema pembiayaannya, termasuk melalui dukungan Danantara, SMI, atau LPEI,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap komponen impor, di mana sekitar 70 persen biaya produksi galangan berasal dari komponen luar negeri seperti mesin kapal, sistem propulsi, elektronik, serta peralatan navigasi. Menurutnya, kondisi ini hanya dapat diatasi melalui pengembangan rantai pasok domestik dan roadmap TKDN yang terukur.
“Kami mendukung percepatan substitusi impor, tetapi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan resistensi pasar atau gangguan proyek,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Nevi meminta PT PAL dan Pelindo Jasa Maritim untuk menyampaikan data utilisasi fasilitas, kebutuhan peningkatan kapasitas, serta peta risiko rantai pasok. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas BUMN agar modernisasi galangan dan peningkatan layanan pelabuhan dapat berjalan paralel dengan peningkatan kualitas SDM maritim nasional.
Nevi turut mengingatkan bahwa pembahasan isu maritim harus mempertimbangkan dinamika ekosistem perkapalan secara luas. “Pengurangan impor memang penting, namun harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu kelangsungan proyek dan stabilitas industri maritim nasional,” tambahnya.
Ia berharap hasil kunjungan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terutama menyangkut pengawasan kontrak industri pertahanan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, serta penguatan kapasitas galangan dan kepelabuhanan nasional.
“Industri maritim adalah pilar strategis kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemandirian kapal nasional harus dibangun dari dalam negeri, dengan tata kelola yang transparan dan ekosistem industri yang solid,” tutup Nevi Zuairina.
