sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang solid. Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika ekonomi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berhasil mencatat surplus puluhan miliar rupiah sekaligus mengantarkan Tanah Datar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar, Kamis (11/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita itu turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD serta berbagai elemen pemerintahan lainnya.
Dalam laporannya, Bupati Eka Putra membeberkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp1,295 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp1,312 triliun atau sebesar 101,37 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,333 triliun terealisasi sebesar Rp1,250 triliun atau mencapai 94,76 persen.
Dari capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil membukukan surplus anggaran sebesar Rp62,17 miliar. Jika ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp43,80 miliar, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat mencapai Rp105,98 miliar.
“SiLPA tersebut terdiri dari sisa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus yang sudah memiliki peruntukan jelas serta sisa DAU yang tidak ditentukan penggunaannya,” jelas Eka Putra di hadapan sidang paripurna.
Lebih dari sekadar angka, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan kehati-hatian. Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, kemampuan menjaga keseimbangan fiskal menjadi modal penting bagi keberlanjutan program pembangunan daerah.
Bupati Eka Putra menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD bukan hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah selama satu tahun berjalan.
Ia berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat memberikan gambaran utuh mengenai berbagai kebijakan pembangunan yang telah dijalankan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Eka Putra juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, sehingga Tanah Datar kembali meraih berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.
Yang paling membanggakan, Kabupaten Tanah Datar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Prestasi tersebut menjadi catatan istimewa karena merupakan opini WTP ke-15 kalinya dan ke-14 kali secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
Sementara itu, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda akan berlanjut pada rapat paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan bupati.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi legislatif terhadap pelaksanaan APBD, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan surplus anggaran, realisasi pendapatan yang melampaui target, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 kali, Tanah Datar kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang konsisten dan terpercaya di Sumatera Barat(d13)
