Padang,relasipublik – 2 Juni 2025 Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Padang, Argi Putra Finalo, menegaskan bahwa Wali Kota Padang, Fadly Amran, sudah menunaikan tugasnya dengan menghadirkan kebijakan strategis berupa program BPJS Gratis bagi seluruh masyarakat Kota Padang. Kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan sekadar janji politik.
Namun, Argi menilai bahwa program tersebut masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat bukan karena tidak adanya niat atau kebijakan dari Wali Kota, melainkan karena rendahnya kecepatan dan kepekaan dari jajaran teknis di lapangan, mulai dari Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, hingga para lurah di tingkat kelurahan.
“Fadly Amran sudah siapkan kebijakan. Sudah sediakan BPJS Gratis. Tapi program ini tidak akan sampai ke tangan rakyat kalau para pelaksana di bawahnya lambat bergerak dan tidak responsif. Jangan biarkan kebijakan besar ini gagal hanya karena birokrasi yang tidak peka,” tegas Argi, Senin (2/6).
Masalahnya Bukan di Pucuk Pimpinan, Tapi di Respons Pelaksana
Argi menyebut bahwa pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, harus dijalankan dengan semangat cepat tanggap dan rasa empati. Jika terjadi penolakan atau kelalaian di rumah sakit, maka yang pertama harus dikoreksi adalah manajemen teknis, bukan langsung menyalahkan wali kota yang justru telah mempersiapkan solusi jangka panjang.
“Jangan salah sasaran. Jangan salahkan pemimpin yang sudah bekerja keras menciptakan sistem jika yang menjalankan sistem itu malah tidur,” ujarnya.
Menurut Argi, kasus-kasus seperti penolakan pasien atau lambatnya tanggapan dari layanan kesehatan bukanlah cerminan kegagalan kebijakan, tetapi gambaran kegagalan dalam pelaksanaan teknis oleh dinas terkait, pihak rumah sakit, hingga perangkat kelurahan.
*Dinkes, RSUD, dan Lurah Harus Buka Mata*
Argi meminta seluruh struktur birokrasi teknis di Kota Padang untuk bangun dari zona nyaman dan mulai bekerja dengan hati dan kecepatan. Ia menegaskan, tugas seorang lurah hari ini tidak bisa hanya administratif. Mereka harus turun ke lapangan, aktif mendata warga, dan memastikan tidak ada yang terlewat dari jaminan sosial kesehatan yang sudah disediakan.
“Kalau BPJS gratis sudah tersedia tapi warga tidak tahu, itu bukan salah wali kota. Itu karena lurah dan aparat di lapangan tidak menjalankan fungsi komunikasi dan pendataan dengan baik. Ini bukan zaman birokrasi duduk di kantor. Ini zaman birokrasi harus jemput bola,” tegas Argi.
*Fadly Amran Tidak Tinggal Diam: Langkah Tegas Sudah Diambil*
Lebih lanjut, Argi mengungkap bahwa Wali Kota Fadly Amran telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan jajaran manajemen RSUD Rasidin yang bertanggung jawab terhadap kegagalan pelayanan. Ini membuktikan bahwa pemimpin muda tersebut tidak main-main dalam menegakkan kualitas pelayanan publik.
“Fadly sudah bertindak. Yang lalai sudah dinonaktifkan. Itu bukti bahwa ini bukan pemimpin yang buang badan. Ini pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi, kalau ada yang masih berkoar-koar menyalahkan Fadly, patut dipertanyakan: tujuannya membela rakyat, atau cari panggung politik murahan?
*Program Pro-Rakyat Disebut Zonk? Argi Finalo: Itu Pernyataan Asbun!*
Dalam polemik yang menghangat soal implementasi program BPJS Gratis di Kota Padang, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Padang, Argi Putra Finalo, kembali melontarkan kritik tajam terhadap narasi yang dinilainya menyesatkan dan tidak berpihak pada rakyat. Ia menyoroti sikap sejumlah anggota dewan yang justru menyudutkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, tanpa memahami konteks kerja nyata yang sudah dilakukan. Argi menyebut bahwa tudingan miring tersebut tidak hanya keliru, tapi juga menunjukkan ketidaktahuan terhadap realitas di lapangan.
“Ada anggota dewan yang bilang kebijakan BPJS ini zonk, saya rasa dia itu asbun dan tidak tahu situasi di masyarakat. Kita harus hargai terobosan ini dan sudah ribuan yang sudah menikmati. Tapi bahwa ada beberapa eror dan birokrasi yang lambat, ini perlu kita kawal bersama agar kebijakan pro rakyat dari Fadly Amran ini dapat terlaksana dengan efektif.”
*Program Sudah Ada, Tugas Kita Menjalankan*
Argi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa program BPJS Gratis bukan slogan kosong. Ia menyebut Fadly Amran sudah menyusun dasar kebijakan, menyiapkan anggaran, dan membuka akses. Sekarang saatnya Dinkes, RSUD, dan lurah-lurah di seluruh Kota Padang bekerja maksimal, bukan saling lempar tanggung jawab.
“Jangan biarkan kerja keras wali kota dihancurkan oleh ketidakseriusan di lapangan. Kalau ingin rakyat merasakan manfaat program BPJS Gratis, semua pihak harus lebih responsif. Birokrasi tidak bisa lagi bekerja seperti masa lalu. Sudah saatnya gerak cepat, kerja nyata, dan turun langsung ke masyarakat,” pungkasnya.
