sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Penyerahan bantuan sembako kepada penyandang disabilitas di Gazebo Indojolito, Jumat (13/3), menegaskan satu hal: kepedulian sosial masih hidup. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan lebih besar—apakah dukungan ini berhenti pada bantuan sesaat, atau berlanjut menjadi kebijakan berkelanjutan?
Kegiatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan organisasi kepemudaan ini dipimpin oleh Bupati Tanah Datar yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Hendra Setyawan. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak boleh diskriminatif, termasuk dalam akses pendidikan dan pekerjaan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah membuka ruang lebih luas, mulai dari bantuan pendidikan hingga peluang kerja melalui skema PPPK. Bahkan, contoh konkret sudah ada—penyandang disabilitas yang kini bekerja di instansi pemerintah.
Namun, pesan paling kuat justru datang dari dalam komunitas itu sendiri. Perwakilan NPC, Jaliusman, menolak narasi belas kasihan. Ia mendorong penyandang disabilitas untuk tampil percaya diri dan menuntut hak yang setara.
“Kesempatan itu ada, tinggal bagaimana kita berani mengambilnya,” menjadi semangat yang digaungkan.
Di sisi lain, Ketua OKP Garuda KPP-RI, Rezki Aryendri, menekankan pentingnya peran masyarakat dan donatur. Bantuan yang disalurkan dinilai bukan sekadar bentuk empati, tetapi juga upaya membangun solidaritas sosial.
Meski demikian, kegiatan ini menggarisbawahi tantangan klasik: transformasi dari bantuan karitatif menuju pemberdayaan nyata. Tanpa langkah lanjutan yang sistematis, aksi sosial berisiko menjadi rutinitas seremonial.
Momentum ini pada akhirnya menjadi pengingat—inklusi tidak cukup dengan bantuan sesaat, tetapi harus diwujudkan dalam akses yang setara, kesempatan kerja, dan keberanian menghapus stigma di ruang publik(d13)
