PESSEL, RELASIPUBLIK – Wali Nagari Naggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Dodi FN, membantah pemberitaan dari salah satu media online yang menyebut dirinya membuat SPJ Dana Desa fiktif.
Menurut Dodi, dirinya dilantik pada tanggal 21 Juli 2021, dan hanya melanjutkan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Nagari Nanggalo sebelum ia dilantik.
“Saya tidak punya wewenang untuk mengganti dan merubah anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Nagari Nanggalo sebelumnya,” kata Dodi kepada Relasi Publik, Minggu 12/6/2022.
Dijelaskan Dodi, mengenai ada beberapa orang kader Poktan yang tidak menerima honor dirinya tidak mengetahuinya.
“Saya sudah tanyakan kepada Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK), katanya ada dua orang kader yang tidak ikut kegiatan, maka kedua kader tersebut tidak dibayarkan honornya,” jelas Dodi.
Kemudian mengenai kader poktan fiktif dan uang Ratusan Juta Rupiah yang digelapkan oleh oknum Wali Nagari Nanggalo juga tidak benar.
“Semua tuduhan itu tidak benar dan itu semua adalah berita bohong,” ungkap Dodi.
Selanjutnya Dodi membantah, adanya surat sakti dari Bupati Pesisir Selatan terkait penundaan pemeriksaan dirinya.
Dodi mengakui saat ini memang sedang berlangsung pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dan pihaknya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan tersebut.
“Saya tidak tahu menahu dengan surat tersebut, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Inspektorat dan saya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan tersebut,” tutup Dodi. (Hendra.H/Deri)
