Padang, relasipublik — Puluhan karangan bunga ucapan selamat yang sebelumnya berdiri gagah menghiasi pelataran Istana Gubernuran Sumatera Barat (Sumbar) terpaksa disingkirkan oleh petugas.
Papan-papan bunga dari berbagai instansi dan tokoh publik itu kini hanya berujung ditumpuk di belakang pos pengamanan, seiring dengan batalnya agenda pelantikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2026–2029 secara mendadak pada Jumat (13/3/2026) pagi.
Suasana suka cita di Auditorium Gubernuran seketika berubah menjadi kebingungan. Ironisnya, sekitar pukul 09.00 WIB, enam komisioner terpilih telah hadir di lokasi.
Mereka sudah tampil rapi berbalut setelan jas hitam dan peci, didampingi oleh keluarga serta tamu undangan yang siap menyaksikan prosesi pengambilan sumpah jabatan. Namun, persiapan matang tersebut kandas tanpa adanya pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Salah seorang komisioner terpilih, Yusrin Trinanda, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap insiden ini. Ia menyoroti buruknya tata kelola birokrasi di tingkat provinsi yang membatalkan agenda penting secara sepihak tanpa landasan administratif yang jelas.
“Kami tidak pernah menerima surat pembatalan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan pelantikan hari ini,” ungkap Yusrin saat ditemui di lokasi, Jumat (13/3).
Yusrin menjelaskan, para komisioner awalnya menerima undangan pelantikan dalam bentuk soft copy pada Rabu (11/3) sore melalui salah seorang rekan. Setelah menerima undangan tersebut, mereka saling berkoordinasi dan mendapat konfirmasi lisan bahwa prosesi akan tetap dilangsungkan pada Jumat pukul 09.00 WIB.
“Kondisi ini menjadi catatan buruk terhadap tata kelola birokrasi di tingkat provinsi. Kami mempertanyakan mengapa surat pembatalan resmi tidak dapat disampaikan secara patut kepada pihak yang terdampak langsung,” keluhnya.
Meski kecewa, Yusrin menegaskan bahwa substansi persoalannya bukan semata-mata soal jadi atau tidaknya pelantikan hari ini, melainkan etika komunikasi pemerintahan. Pihaknya kini hanya bisa pasrah menunggu jadwal lanjutan.
Insiden pembatalan ini seolah menambah panjang drama proses rekrutmen Komisioner KPID Sumbar yang memakan waktu lima hingga enam bulan semenjak tahun lalu. Padahal, hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) telah diserahkan oleh DPRD Sumbar kepada Pemprov sejak Desember 2025 lalu.
“Awalnya dijadwalkan dilantik pada 4 Februari, kemudian dikomunikasikan lagi pada awal Maret untuk pelantikan 13 Maret. Namun, hari ini kembali batal tanpa alasan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Yusrin.
Menanggapi insiden yang kadung menjadi sorotan publik ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Rinaldi, angkat bicara. Ia mengklarifikasi bahwa kegagalan acara ini berakar dari kesalahan internal dalam pendistribusian informasi.
Rinaldi mengakui, undangan pelantikan tersebut terlanjur dikirim dan beredar sebelum jadwal benar-benar disepakati secara final dengan Gubernur Sumbar.
“Undangan yang disampaikan kemarin itu merupakan kesalahan. Jadwalnya belum final, tetapi sudah terlanjur dikirim ke pihak terkait,” terang Rinaldi.
Pihaknya mengaku telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para komisioner terpilih beserta keluarga yang telah terlanjur hadir di Auditorium Gubernuran. Rinaldi meminta para komisioner untuk kembali bersabar menunggu jadwal yang baru, yang akan menyesuaikan dengan kelonggaran waktu Gubernur.
“Nantinya, bisa saja dilaksanakan siang, besok, atau malam, tergantung celah dari jadwal beliau yang padat,” pungkasnya.
Batalnya pelantikan ini tidak hanya merugikan waktu para komisioner dan keluarga, tetapi juga meninggalkan preseden kurang baik terkait kesiapan koordinasi birokrasi Pemprov Sumbar dalam menyelenggarakan agenda-agenda krusial.
