relasipublik.com , Tanah Datar – Bupati Tanah Datar Eka Putra membuka secara resmi Sosialisasi Masyarakat Pemelajar Anti Korupsi (MPAK) Tata Kelola Pemerintahan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar, Kamis (22/5/2025) di aula kantor Bupati di Pagaruyung.
Kegiatan kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut juga langsung dihadiri Kepala Perwakilan (Kalan) BPKP Sumbar Arif Ardiyanto bersama jajaran, Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar Desi Rima, Sekdis PMDPPKB Herru Rachman, Kabag dan Kabid serta Wali Nagari se Tanah Datar.
Kalan BPKB Arif Ardiyanto menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan dan kepada seluruh peserta yang hadir.
“Melihat antusias peserta yang hadir terutama Wali Nagari beserta perangkatnya tentu harus kami apresiasi karena menunjukkan semangat belajar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari,” sampainya.
Diungkapkan Arif lagi, beberapa nagari di Tanah Datar telah menunjukkan praktik tata kelola yang baik, misalnya tahun 2022 lalu sebanyak 27 Nagari menerima penghargaan dan lencana Desa Mandiri dari Kemendes PDTT.
“Penghargaan itu mencerminkan keberhasilan nagari meningkatkan kemandirian melalui pengelolaan keuangan yang baik dan partisipasi masyarakat membangun nagari. Dan 2024 Pemkab Tanah Datar meraih peringkat 4 nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD melalui program inovasi Satu Nagari Satu Event yang memberikan dampak positif dalam menggerakkan ekonomi lokal, melestarikan budaya dan memperkuat identitas nagari,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Wilayah Sumbar yang telah menjadi inisiasi kegiatan tersebut.
“Terima kasih pak Kalan BPKP dan jajaran untuk melaksanakan kegiatan ini, semoga ini dapat menjadi langkah dalam memperkuat budaya anti korupsi di Tanah Datar,” katanya.
Karena itu, tambah Bupati, melihat betapa pentingnya kegiatan ini diminta seluruh peserta, terutama Wali Nagari dan perangkat pendampingnya mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya.
“Tentu materi yang bakal disampaikan narasumber akan sangat bermanfaat, terutama dalam menghindari potensi korupsi, karena itu Saya minta peserta untuk mengikuti sebaik-baiknya, silahkan berpartisipasi aktif menggali informasi untuk mengelola pemerintahan yang baik, termasuk pengadaan barang dan jasa di nagari,” pesannya.
Eka Putra berharap, selepas MPAK ini akan melahirkan Pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari yang bersih dari korupsi dan menjadi terbaik di Sumatera Barat.
“Selepas ini tentu para Wali Nagari akan memahami berbagai aturan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dengan bersih dan akuntabel, sehingga akan menjadi contoh dan terbaik di Sumbar,” tukasnya.
Sebelumnya, panitia pelaksana Sugeng Yoga Masasi menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dan berperan aktif dalam memerangi korupsi terutama di nagari dan Kabupaten Tanah Datar.
Kegiatan yang dirancang untuk mencegah dan menghilangkan kecurangan dalam pengelolaan keuangan atau fraud di bagi dalam tiga sesi utama, yaitu : strategi Pencegahan Fraud Aparat Desa/Nagari, dimana dalam sesi ini akan membahas cara-cara mencegah penyimpangan sejak dini.
Kemudian Tata Kelola Keuangan Desa/Nagari, dimana dalam sesi ini membahas pengelolaan keuanhan nagari dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran.
Terakhir sesi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa atau Nagari, yang akan membahas berbagai aturan sehingga proses pemgadaan barang dan jasa di nagari berjalan baik, mulai dari perencanaan sampai pelaporan.(d13)
