TANAH DATAR, RELASI PUBLIK – Tahun 2022 Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 21,5% di tahun 2021 menjadi 18,9% di tahun 2022.
Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, Selasa (5/12/2023) pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2023 Kabupaten Tanah Datar di Aula kantor Bupati di Pagaruyung.
“Pemda Tanah Datar tahun 2022 mampu menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 2,6%, hal ini cukup baik. Saya menyampaikan apresiasi dan ke depan tugas berat untuk mencapai angka 14% yang ditetapkan pemerintah pusat di tahun 2024 sudah menanti kita semua,” sampainya.
Karena itu, tambah Bupati, perlu kerja keras dan kerjasama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama pemerintah Nagari, Kecamatan dan petugas terkait lainnya.
“Saya menghimbau seluruh perangkat daerah turut mengintervensi penurunan dan pencegahan stunting yang telah diatur dalam Perbup Nomor 3 Tahun 2023. Kepada Wali Nagari diharap melahirkan inovasi dan menganggarkan dana untuk kegiatan ini, tentunya berdasarkan perundangan yang berlaku,” pesan Eka.
Sebelumnya, Wabup Richi Aprian yang juga Ketua TPPS Kabupaten Tanah Datar menyampaikan, TPPS semenjak Agustus 2023 lalu terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting.
“TPPS turun ke 4 lokasi audit yang memiliki kasus stunting, yakni Kecamatan Lima Kaum di Nagari Limo Kaum dan Parambahan, kemudian di Batipuh Selatan dan Salimpaung. Kemudian 3 lokasi audit lainnya di Lubuak Jantan, Tapi Selo dan Batu Bulek, untuk kunjungan lapangan percepatan penurunan stunting,” sampainya.
Atas kerja keras dan kerjasama TPPS, Wabup selaku ketua juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim teknis dan tim pakar serta pihak lainnya yang bekerja dalam percepatan penurunan stunting di Tanah Datar.
“Terima kasih atas kerja keras kita semua, tugas ke depan masih cukup berat. Dalam kunjungan lapangan kemarin, ternyata stunting tidak hanya terjadi kepada masyarakat miskin, namun juga kepada keluarga mampu yang memiliki pola asuh yang tidak baik. Kemudian juga, Saya harap tidak bermain dengan anggaran kegiatan ini, seperti terjadi di daerah lain, dimana makanan yang seharusnya Rp18 ribu diberi harga Rp8 ribu sampai ke anak-anak,” pesan Richi.
Sementara itu Perwakilan BKKBN Sumbar diwakili Koordinator Bidang KB/KR Ramiati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
“Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Tanah Datar untuk menurunkan angka stunting agar meningkat dari sebelumnya di angka 2,6%. Karena itu atas nama BKKBN Sumbar Saya menyampaikan apresiasi,” katanya.
Dikatakan Rasmiati, selepas Rakor ini diharapkan lahir inovasi, pemikiran dan gagasan yang baik untuk penanganan stunting, khususnya di Tanah Datar.
Kepala Dinas PMDPPKB Abdurrahman Hadi sebelumnya melaporkan kegiatan yang diikuti 275 peserta bertujuan untuk meningkatkan komitmen untuk berperan aktif mengintervensi kasus stunting di Tanah Datar.
“Kegiatan ini diikuti Satgas Stunting Kabupaten dan nagari, penyuluh gizi, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar dengan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, agar Percepatan Penurunan Stunting dapat dilaksanakan di Tanah Datar,” tukasnya.
Turut hadir Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Plt. Baperlitbang Adriyanti Rustam, dan kepala OPD di lingkup Pemkab Tanah Datar, Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra dan undangan lainnya. (d13)
