Jakarta, relasipublik – 30 April 2026 Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II oleh BPI Danantara Indonesia. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri berbasis nilai tambah.
“Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang melalui saluran telepon dari Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurut Bambang, arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis. Ia menyebut hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.
“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Ia mendorong seluruh proyek dapat dijalankan secara tepat waktu dengan tata kelola yang kuat.
Lebih jauh, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.
Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam proyek hilirisasi nasional dinilai memiliki peran krusial.
“(Proyeknya harus) feasible, tetapi harus ditopang dengan skema pembiayaan campuran antara BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta,” kata Revindo dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Revindo menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung. Ia menilai bahwa investasi jumbo ini pada dasarnya layak secara ekonomi, dengan manfaat yang dapat terasa secara optimal dalam jangka panjang.
Menurutnya, proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dan memiliki periode pengembalian investasi yang panjang. “Di sinilah peran negara sebagai investor utama menjadi krusial,” tegasnya.
Dalam hal dampak ekonomi, sektor pertanian dinilai memiliki potensi penciptaan lapangan kerja terbesar, sementara sektor mineral seperti nikel dinilai memiliki efek pengganda (multiplier) tinggi terhadap industri manufaktur, khususnya baterai dan kendaraan listrik.
Meski begitu, Revindo mengatakan bahwa proyek hilirisasi menghadapi tantangan dari sisi keberlanjutan, terutama terkait standar lingkungan global. Industri nikel, misalnya, berisiko menghadapi isu deforestasi dan limbah tailing, sementara sektor sawit dituntut memenuhi standar rantai pasok bebas deforestasi.
Di sisi lain, proyek berbasis energi fosil juga menghadapi ketidakpastian di tengah tren transisi energi global. Lebih jauh, ia menilai bahwa hilirisasi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih besar.
“Transformasi ekonomi ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan UMKM, inovasi teknologi, serta diversifikasi ekonomi.”
