sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Komitmen menghadirkan akses pendidikan yang inklusif kembali ditegaskan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menghadiri rapat koordinasi dan paparan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas progres usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sekaligus langkah percepatan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Tanjung Baru. Dalam forum itu, usulan lokasi yang diajukan Pemkab Tanah Datar mendapat tanggapan langsung dari pihak kementerian.
Tak menunggu lama, Kemensos RI menyiapkan surat rekomendasi dan dukungan pelaksanaan survei kelayakan yang akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah cepat ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan SR di Tanah Datar memasuki fase krusial.
Bupati Eka Putra menegaskan, pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh tahapan yang dipersyaratkan demi memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan administratif maupun teknis.
“Survei lokasi yang telah disetujui bertujuan memastikan kelayakan lahan. Rencana pembangunan SR kini telah memasuki tahap III. Semoga harapan bersama ini berjalan tanpa kendala berarti,” ujarnya.
Secara paralel, pemerintah daerah diminta menyiapkan sejumlah kelengkapan administrasi, mulai dari pensertifikatan lahan, persetujuan hibah tanah, penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan AMDAL lalu lintas, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kelengkapan ini menjadi faktor penentu agar pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Eka Putra menyatakan komitmen penuh untuk memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Ia menginstruksikan perangkat daerah terkait agar bergerak cepat dan terkoordinasi menuntaskan dokumen administratif serta teknis yang dibutuhkan.
Tak hanya aspek legalitas, Pemkab Tanah Datar juga memastikan kesiapan utilitas pendukung, seperti jaringan air bersih, pasokan listrik dari PLN, serta akses jalan menuju lokasi pembangunan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur dasar merupakan bukti keseriusan daerah mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan dan perlindungan sosial.
“Kami berharap sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mempercepat terwujudnya Sekolah Rakyat di Tanah Datar,” tegasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik. Ia menjadi simbol keberpihakan pada kelompok rentan, sekaligus investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di tengah tantangan fiskal dan dinamika birokrasi, langkah cepat yang terbangun antara pusat dan daerah menjadi harapan baru—bahwa akses pendidikan berkualitas dapat menjangkau lebih banyak anak negeri, termasuk di Tanah Datar(d13)
