Padang, relasipublik – Kunjungan reses Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (5/2/2026), berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Bertempat di Griya Syahlinar, warga berbondong-bondong menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga dukungan bagi UMKM.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa masa reses merupakan momen penting bagi anggota dewan untuk turun langsung menyerap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Sebelum pengesahan anggaran, ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari RKPD, rembuk warga di tingkat RW, rakorbang, hingga Musrenbang kecamatan. Semua aspirasi itu kita kawal,” ujar Muhidi di hadapan warga.
Ia juga mengapresiasi kekompakan masyarakat Lubuk Minturun yang dinilainya menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kebersamaan di lingkungan RT, RW, hingga kelurahan menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Kalau sudah bersama, tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah setiap aspirasi masyarakat sudah kami catat dan tampung. Mana yang menjadi kewenangan DPRD akan kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Kabar baik pun disampaikan Muhidi kepada warga Perumahan Griya Syahlinar. Ia memastikan pembangunan betonisasi jalan komplek akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026, mengingat pengajuannya telah masuk sejak 2025.
“Untuk betonisasi jalan ini, insya Allah dikerjakan tahun 2026. Aspirasi lainnya akan kita dorong masuk di anggaran 2027,” katanya.
Sementara itu, sesi dialog berlangsung dinamis. Warga menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan, di antaranya penanganan longsor pasca bencana hidrometeorologi yang menyebabkan akses jalan dan drainase terputus. Warga juga berharap adanya bantuan bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor perikanan.
Tak hanya itu, kreativitas warga turut mencuri perhatian. Salah seorang warga memperkenalkan produk bakso rumahan khas Griya Syahlinar (GSR) yang diharapkan mendapat dukungan pembinaan agar bisa berkembang.
Reses tersebut menjadi bukti kuat bahwa dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat masih menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan warga secara nyata.
