PAINAN, RELASI PUBLIK – Darizal Basir, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, tampil sebagai narasumber pada Orientasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tahun 2025-2045.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Asisten 1 Bidang Kesra dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pessel, Gunawan itu, digelar di Aula Bapedalitbang Pessel, Jumat (1/9).
Hadir dalam kesempatan itu Sekdakab Pessel, Mawardi Roska, Ketua Bapedalitbang Pessel, Hadi Susilo, para kepala perangkat daerah, OKP, akademisi, Camat dan Wali Nagari, baik secara online maupun offline.
Darizal Basir dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih dan juga apresiasi kepada Pemkab Pessel atas digelarnya kegiatan itu.
“Sebab dalam kesempatan ini saya diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan masukan dan juga pemikiran untuk pembangunan dan kemajuan daerah ini terkait penyusunan RPJPD 2025-2045. Ini merupakan penghargaan yang sangat saya hargai, sehingga saya sengaja meluangkan waktu untuk hadir disini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan bahwa kehadiran sebagai narasumber tersebut didasari dengan keberanian, dan juga siap untuk berbagi pengalaman walaupun tidak memiliki latar belakang ilmu perekonomian.
“Sebagai Bupati Pessel 1995-2005 saya dalam kesempatan ini akan berupaya menyampaikan paparan terkait potensi daerah ini sesuai dengan 5 Kawasan Pengembangan (5 KP) yang telah saya lakukan sebelumnya. Dan itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah ini,” katanya.
Disampaikannya bahwa pembangunan itu memang harus diawali dengan sumber daya yang dimiliki baik oleh masyarakat maupun oleh daerah sendiri.
“Langkah itu saya lakukan ketika awal-awal saya menjadi Bupati Pessel tahun 1995 lalu. Sebab ketika itu saya memang turun langsung ke pelosok-pelosok desa, dan melihat ternyata masih banyak desa-desa yang terisolir ketika itu, salah satunya adalah Desa Mandeh di Kecamatan Kito XI Tarusan,” ungkapnya.
Karena desa itu diyakini bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan keunggulan baharinya, sehingga kawasan itu saya jadikan sebagai KP 1 dengan sektor unggulannya pariwisata.
“Sehingga mulailah saya membuka Kawasan Mandeh untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata yang saat ini terus mendunia,” ujarnya.
Selanjutnya dilakukan pula peninjauan pada bagian selatan dengan potensi pengembangan perkebunan sebagai KP 2.
Sektor unggulan di KP 2 ini adalah kelapa sawit yang dengan lokasi pengembangannya meliputi Kecamatan Silaut, Lunang, Basa IV Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal, dan Kecamatan Airpura.
“Ini di awali ketika dengan pembebasan kawasan itu dari daerah tujuan transmigrasi menjadi kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Upaya itu dilakukan melalui pengeringan kawasan rawa melalui sedotan agar bisa didiami oleh masyarakat melalui transmigrasi lokal, bukan lagi transmisi dari luar daerah,” terangnya.
Selanjutnya dikembangkan pula kawasan pertanian pada KP 3 dengan menerapkan pola Sistem Usaha Tani Terpadu (SUTT) yang diawali dengan mekanisasi alat mesin pertanian (Alsintan).
“Upaya itu saya lakukan ketika itu melalui program mekanisasi pertanian tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN bersama investor. Namun upaya itu tidak tercapai karena dikasuskan yang pada akhirnya sebanyak 300 unit Alsintan menjadi mesin tua,” jelasnya lagi.
Ditambahkan lagi bahwa sektor perikanan dan kelautan yang dijadikan sebagai KP 4, juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
“Salah satu upaya yang dilakukan saat itu adalah melalui penerapan modernisasi armada dan mekanisasi alat tangkap, serta pembangunan sarana dan prasarana perikanan. Lokasinya sepanjang daerah pantai barat desa-desa pantai. Bahkan untuk membuka hubungan dengan Mentawai, kita bangun Pelabuhan Panasahan Painan, dan Muara Sakai ketika itu,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa ketika itu dimulai pula usaha penangkapan ikan tuna dengan cara pembuatan rumpon di kawasan laut Pessel.
Bahkan sebelum tsunami Aceh, produksi tangkap ikan tuna Pessel mampu mencapai 50 ton per minggu.
“Karena setelah tsunami terjadi penurunan hasil tangkap, sehingga nelayan yang kita datangkan dari Sulawesi pulang ke kampung halamannya saat itu,” terang Darizal lagi.
Selanjutnya yang juga dijadikan andalan adalah perdagangan dan industri rumah tangga (home industri), dengan cara membangkitkan sentra-sentra ekonomi dan pusat-pusat perbelanjaan melalui KP 5.
“Pusat lokasinya berada berada di Kota Painan Salido, Sago, dan penyekatannya di daerah Segi Tiga Tapan dan Pasar Baru Bayang,” jelasnya.
Potensi besar berupa kerajinan rakyat seperti sulam bayangan, batik dan kerajinan tangan lainnya juga dikembangkan.
Hal itu dikembangkan pada beberapa pusat grosir seperti di Barung Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan, dan juga pasar-pasar kecamatan lainnya.
“Karena konsep pembangunan 5 KP ini tidak dikembangkan, sehingga apa yang diharapkan ketika itu tidak tercapai. Baik pengembangan kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan, serta home industri melalui pengembangan sarana dan prasarana pasar. Berdasarkan hal itu maka saya melihat ini perlu kembali di kembangkan melalui RPJPD Pessel untuk 20 tahun ke depan,” jelasnya lagi.
Darizal dalam kesempatan itu juga menyayangkan lahan yang sudah dibebaskan dan di beli Pemkab Pessel di masa kepemimpinannya seluas 24 hektar tidak lagi jelas statusnya.
“Saya harap pemerintah daerah bisa kembali menelusurinya agar lahan yang sudah dibebaskan itu bisa kembali dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebab tujuan lahan itu dibebaskan ketika itu agar pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan. Ini bisa dilakukan karena saksi hidup masih banyak yang bisa diminta keterangan,” tambah Darizal lagi.
Agar pembangunan tercapai secara maksimal, maka sektor kesehatan dan pendidikan harus mendapat perhatian utama. Tentunya melalui konsep dan berbagai inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki itu.
“Jadi saya berkesimpulan lima konsep pembangunan ini masih relevan untuk kita kembangkan ke depan demi mewujudkan Indonesia emas 20 tahun kedepan (2025-2045) . Namun perlu diperkuat dengan cara melahirkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda). Tujuan agar pelaksanaannya tidak melanggar secara hukum,” tutup Darizal. (YS)
Ket : Foto Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Darizal Basir, saat tampil sebagai narasumber pada Orientasi Penyusunan RPJPD Pessel 2025-2045, Jumat (1/9) di Aula Bapedalitbang Pessel. (Rilis)
