Oleh: Two Efly
Wartawan Ekonomi
Kamis, 9 April 2026 kemarin saya mengikuti perjalanan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade ke Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) BEM KM Universitas Andalas. Kehadirannya memenuhi undangan untuk berdialog langsung dengan pengurus BEM dan ratusan mahasiswa di Sumatera Barat.
Suasana diskusi berlangsung hangat, meski sesekali memanas. Tiga isu besar mengemuka: pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beragam pernak pernik dinamika lapangannya. Kedua, keterlibatan Indonesia dalam Board on Peace (BOP) yang dipandang tak berpihak pada Palestina dan Ketiga Koperasi Merah Putih yang dianggap program tak urgensi dalam kondisi ekonomi di daerah sedang sulit.
Sebagai mantan aktivis era 1990-an, Andre tampil tenang dan terukur. Andre mengaku, kehadirannya dalam forum terbuka bak menjemput nostalgia dimasa lalu. Tahun 2000-2001 selaku Presiden BEM Univ Tri Sakti, Andre turun ke jalan dan bahkan sempat menduduki serta menginap di gedung DPR RI bersama ribuan demonstran lainnya.
Pengalaman yang lahir dari “rahim reformasi” itulah yang membuatnya begitu menikmati forum diskusi dengan mahasiswa. Tampak Andre mampu mengendalikan panggung diskusi. Pertanyaan-pertanyaan tajam dari mahasiswa dijawab secara runtut dan sistematis. Tidak sekadar menjawab, ia juga mencoba membangun sudut pandang baru—menjelaskan apa itu MBG, bagaimana dampaknya terhadap perbaikan gizi anak-anak, serta efek ekonominya.
15 : 85 Persen dan Wajah Lain MBG
Lebih dari 180 menit dialog berlangsung. Tema yang menjadi idola dan bahasan hangat adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernak dan pernik, dinamika MBG dilapangan memgemuka dalam bentuk pertanyaan. Baik olrh mahasiswa maupun dosen sebagai pengampu mata kuliah.
Satu persatu data dibuka. Satu persatu pula peristiwa keracunan disejumlah wilayah akibat dari MBG ini dipaparkan. Ada yang menyarankan agar MBG ini dihentikan dan sebaliknya ada juga yang memintak MBG dilanjutkan dengan sejumlah catatan. Intinya, dialog berjalan menarik dan kritis.
Dalam dialog lebih dari 180 menit tersebut. Ada beberapa hal penting dan menarik yang tak banyak orang tau. Salah satunya skema anggaran MBG. Dari setiap Rp15.000 per porsi, sekitar 85 persen (Rp 10.000) mengalir langsung ke pelaku UMKM, penerima manfaat, dan kebutuhan operasional usaha. Hanya 15 persen yang menjadi ruang bagi investor untuk mengembalikan modalnya.
Artinya, MBG tidaklah dirancang untuk menguntungkan oligarki atau korporasi besar. Justru manfaat terbesar berada di tangan masyarakat bawah dan pelaku ekonomi kecil. Secara bisnis angka 15 persen dan besarnya biaya investasi untuk satu dapur MBG tidaklah begitu menggiurkan dan profitable.
Angka 85 persen itu berputar di sektor riil: pembelian beras, lauk-pauk, sayur-mayur, hingga susu. Ini membuktikan, Program MBG tidak saja menjawab kebutuhan gizi anak-anak. Dalam aplikasi lapangan MBG telah berperan ganda termasuk menggerakkan ekonomi lokal.
Dapur MBG, dalam konteks ini, menjelma menjadi “pasar baru”. Petani, pedagang, hingga pelaku UMKM memperoleh ruang hidup dari rantai pasok yang tercipta.
Dari sisi ketenagakerjaan, satu dapur SPPG setidaknya mampu menyerap sekitar 47 pekerja—mulai dari juru masak hingga tenaga gizi. Jika di Kota Padang terdapat 30 dapur, maka sekitar 1.410 tenaga kerja dapat terserap.
Belum lagi perputaran likuiditasnya. Pada 2025, anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp10 Triliun hingga Rp 11 Triliun. Angka ini bahkan melampaui sebagian kapasitas fiskal daerah di Sumatera Barat.
Artinya apa? MBG tidak lagi sekadar program sosial. MBG dalam aplikasinya telah bertransformasi menjadi instrumen penting dalam menggerakan ekonomi dilapangan.
Ada juga pertanyaan menarik lainnya muncul. Kenapa tidak dilakukan saja dalam bentuk tunai? Sekilas ini lebih efektif. Selain bisa mengelimir dampak keracunan dan permasalahan lainnya, BLT lebih simple dan langsung ke titik sasaran.
Sepintas ini benar. Namun di lapangan sesuatu yang ideal dan tepat seringkali membias di lapangan. Termasuk melencengnya penggunaan dana MBG itu oleh orang tua siswa untuk keperluan lain. Siapa yang bisa menjamin dana itu tidak pergunakan untuk membayar cicilan motor, paket data gaway atau kebutuhan lainnya.
BOP dan Strategi yang Tak Terlihat
Isu kedua yang mengemuka adalah keterlibatan Indonesia dalam Board on Peace (BOP). Di ruang publik, kebijakan ini kerap dipersepsikan sebagai perubahan arah dukungan terhadap perjuangan Kemerdekaan Palestina.
Dalam dialog antara aktivis dan mantan aktivisi persepsi itu tidak sepenuhnya benar. Masuknya Indonesia ke dalam forum tersebut justru dipandang sebagai langkah diplomasi strategis—sebuah pendekatan “dari dalam”. Strategi ini mengikuti jejak sejumlah negara lain untuk memperkuat posisi dalam memperjuangkan Kemerdekaan Palestina.
Dalam perspektif strategi, langkah ini menyerupai taktik gerilya: masuk ke jantung pertahanan, bukan sekadar menghadang dari luar. Di tengah dominasi negara besar (PBB dan Amerika Serikat) dalam forum global, pendekatan seperti ini bisa menjadi alternatif yang lebih efektif.
Apakah strategi ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Namun setidaknya, ada upaya membaca peta secara lebih taktis. Jika perjuangan dari dalam ini gagal Indonesia bisa keluar kapan saja.
Membangun dari Pinggiran
Topik ketiga membawa diskusi pada persoalan yang lebih mendasar: paradigma pembangunan ekonomi.
Selama ini, pertumbuhan usaha cenderung terpusat di kota-kota besar. “Kue ekonomi” lebih banyak dinikmati di pusat, sementara daerah sering kali hanya menjadi penonton.
Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya membalik pola tersebut. Melalui koperasi di tingkat desa dan nagari, distribusi kebutuhan dasar—seperti sembako, LPG, hingga pupuk—diharapkan menjadi lebih merata dan terjangkau. Ini bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga strategi pemerataan distribusi usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Betul, tiga program ini belum sempurna dilapangan. MBG baru berjalan setahun dan memasuki tahun kedua. Masih terdapat berbagai kendala di lapangan. Namun, kekurangan tersebut lebih tepat dipandang sebagai proses mencari formula, bukan kegagalan.
Perbaikan, evaluasi, dan penyempurnaan adalah kewajiban untuk dilaksanakan. Di sinilah peran semua pihak dibutuhkan (memberi ruang -red) bagi para pemangku kepentingan untuk terus berbenah.
Melihat ke Luar, Jangan Lupa ke Dalam
Dialog antara mahasiswa dan Andre Rosiade menunjukkan satu hal penting: sensitivitas generasi muda terhadap isu nasional patut diapresiasi. Mereka kritis, peka, dan berani bersuara (sebuah harapan baru) bagi negeri.
Namun di balik itu, ada refleksi yang tak kalah penting: jangan sampai kita terlalu jauh melihat ke luar, tetapi lupa melihat ke dalam.
Realitas di Sumatera Barat menyimpan persoalan yang tidak kecil, terutama di sektor ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi bukanlah gejala baru. Sinyalnya sudah muncul sejak lama.
Sejak sekitar 2010, tren pelemahan mulai terlihat. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Sumbar mulai tertinggal dari pertumbuhan nasional, dan kondisi itu berlanjut hingga kini.
Pasca pandemi, jurangnya semakin lebar. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11 persen, sementara Sumatera Barat hanya 3,37 persen. Kian dalam deviasinya.
Yang lebih mengkhawatirkan, inflasi justru lebih tinggi—sekitar 5,15 persen. Ini adalah kombinasi yang tidak sehat: pertumbuhan ekonomi rendah, sementara harga harga barang dan jasa tinggi.
Data ini berbicara jelas: ekonomi daerah sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya, mengapa hal ini tidak dibicarakan secara serius oleh civitas akademik.
Sumatera Barat membutuhkan inovasi baru. Investasi harus dihadirkan untuk mengungkit kembali ekonomi yang melambat. Kita tidak boleh terlalu lama terjebak dalam jurang stagnasi. Kita tidak boleh kalah dari daerah lain seperti Bengkulu, Jambi, atau Riau.
Kita harus bangkit. Inilah yang semestinya menjadi tema diskusi berkelanjutan di kalangan kampus.
Berbeda, tetapi Tetap Bersama
Sebagai salah satu pelaku sejarah peristuliwa reformasi (1997-1998) dan jurnalis terus teranv sangat jarang seorang pejabat negara dan politisi mau berdialog dengan aktivis mahasiswa. Ada adegium, kampus dan aktivisnya adalah “kandang macan”. Jangankan dapat empaty dukungan, kehadiran politisi dalam ruang diskusi kadang kala bertranspormasi menjadi ajang ” Pembantaian”.
Sikap, cara pandang dan pendapat boleh saja berbeda. Kepala tetap hitam, pendapat tentulah berbeda. Pro dan kontra atas sebuah program pastilah ada. Semua tersaji dalam dialetika amtar aktivis dan mantan aktivis.
Di penghujung diskusi, tersaji gambaran yang menarik. Setajam apa pun pertanyaan yang dilontarkan, dialog antara Andre dan mahasiswa tidak berujung pada debat kusir.
Diskusi yang mengalir antara senior dan junior, antara aktivis dan mantan aktivis, justru bermuara pada kebersamaan. Kedua belah pihak saling memberi apresiasi, sekaligus membuka diri terhadap kritik.
Tak ada manusia yang sempurna. Karena itu, kita hadir untuk saling mengingatkan dan membuka mata serta telinga.
Sikap dan pikiran Kritis itu wajib. Kegelisahan intelektual harus disalurkan. Bersuara boleh, bahkan sangat diperlukan. Namun tetaplah memilih diksi dan narasi yang berlandaskan norma dan kepatutan. Pada akhirnya, perbedaan bukan untuk memisahkan—melainkan untuk memperkaya cara pandang terhadap sebuah masalah dilapangan. ***
