sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Upaya memutus mata rantai korupsi dari level paling bawah mulai digencarkan. Seluruh wali nagari di Kabupaten Tanah Datar digembleng pemahaman hukum langsung oleh Ryan Palasi dalam kegiatan retreat yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Selasa (7/4).
Langkah ini bukan sekadar formalitas pembinaan, tetapi sinyal tegas: pengelolaan nagari tak boleh lagi berjalan di wilayah abu-abu hukum. Setiap kebijakan, terutama yang bersentuhan dengan keuangan desa, kini berada dalam sorotan ketat.
Dalam arahannya, Kajari menegaskan bahwa ketidaktahuan hukum bukan lagi alasan pembenar. Ia mengingatkan, celah penyimpangan kerap berawal dari kelalaian administrasi hingga berujung pada jerat pidana.
“Pemahaman hukum menjadi hal yang sangat penting bagi wali nagari agar setiap kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Fokus utama pembekalan menyasar pengelolaan dana desa, yang selama ini menjadi titik rawan praktik korupsi dan maladministrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan disiplin administrasi disebut sebagai “tameng utama” untuk mencegah penyimpangan.
Suasana kelas pun jauh dari kata pasif. Para wali nagari terlihat agresif menguliti berbagai persoalan riil di lapangan—mulai dari regulasi anggaran, hirarki peraturan perundang-undangan, hingga isu sensitif seperti Koperasi Merah Putih (KMP), BUMNag, serta relasi antara aturan negara dan adat melalui KAN dan BPRN.
Di sisi lain, Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa retreat ini merupakan langkah preventif yang dirancang untuk “menutup pintu masalah sebelum terbuka”. Ia tidak ingin ada lagi kepala nagari yang tersandung kasus hukum akibat lemahnya pemahaman tata kelola.
“Kami ingin wali nagari semakin profesional, taat aturan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai tersandung kasus hukum,” ujarnya tegas.
Menurutnya, pembekalan ini juga menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tidak hanya soal hukum, retreat juga dirancang sebagai ruang pembentukan karakter dan penyamaan arah kebijakan.
Sejak pagi buta, para peserta sudah digembleng dengan disiplin ala semi-militer—dimulai dari salat Subuh berjamaah, lari pagi, senam, hingga sesi kelas intensif bersama narasumber dari kejaksaan dan akademisi IPDN.
Pesan yang ingin ditegaskan jelas: menjadi wali nagari bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah besar yang menuntut integritas, ketelitian, dan keberanian untuk tetap lurus di tengah godaan penyimpangan.
Di tengah maraknya kasus korupsi yang kerap menyeret aparatur desa di berbagai daerah, langkah Tanah Datar ini bisa dibaca sebagai peringatan dini—bahwa era “coba-coba” dalam mengelola keuangan publik sudah berakhir. Kini, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan hukum(d13)
