Oleh: Irdam Imran
Ketika Irman Gusman bersilaturahmi dengan para wali nagari, tokoh masyarakat, dan kelompok tani di Nagari Nanggalo, Kecamatan XI Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 24 Juli lalu, saya tertegun pada satu kesan kuat: Indonesia yang sesungguhnya masih hidup di kampung-kampung. Harapan tumbuh di ladang, bukan di lobi kekuasaan. Dan senator, seharusnya, berangkat dari ladang itu—bukan dari daftar partai atau sekadar popularitas.
Kehadiran Irman di tengah-tengah petani tidak bisa dibaca hanya sebagai nostalgia politik. Itu adalah cermin peran konstitusional DPD RI yang lama diabaikan. Dalam diskusi hangat itu, muncul isu-isu nyata yang selama ini kurang diperhatikan oleh pusat: akses pertanian yang buruk, harga pupuk yang mencekik, keterbatasan infrastruktur desa, hingga minimnya saluran pengaduan yang efektif. Semua itu bermuara pada satu hal: lemahnya fungsi representasi daerah di tingkat nasional.
DPD yang Lemah, Daerah yang Sunyi
Sejak dibentuk pasca reformasi, DPD RI sesungguhnya dimaksudkan untuk menjadi rumah aspirasi daerah. Namun dalam praktiknya, suara DPD masih terlalu lirih dibandingkan DPR. Kewenangannya terbatas, fungsi pengawasannya lemah, dan jangkauan pengaruhnya dibatasi oleh desain politik yang cenderung mengonsentrasikan kekuasaan di Senayan, bukan di daerah.
Namun mari jujur: kelemahan DPD bukan hanya karena aturan, tetapi juga karena kualitas personal para senator itu sendiri. Banyak dari mereka datang ke Senayan tanpa membawa misi konstituen yang jelas. Mereka lebih sibuk dengan manuver pribadi ketimbang memperjuangkan nasib rakyat di daerah. Maka, tidak heran bila DPD hanya menjadi ruang tunggu karier, bukan ruang perjuangan publik.
Irman Gusman: Figur Senator Negarawan
Dalam konteks inilah, sosok Irman Gusman menjadi relevan kembali. Sebagai Ketua DPD RI pertama yang dipilih secara demokratis, Irman adalah contoh senator yang menghidupkan lembaga, bukan sekadar mengisi bangku. Di tangannya, DPD mulai dikenal publik. Ia menyuarakan isu energi, pembangunan desa, dan ketimpangan pusat-daerah jauh sebelum narasi itu menjadi tren politik nasional.
Kini, ketika Irman kembali menyapa akar rumput, ia mengingatkan kita bahwa senator harus hadir di dua ruang sekaligus: ruang kebijakan nasional dan ruang kehidupan lokal. Ia berbicara dengan petani, bukan sekadar menyampaikan pidato di podium. Ia mendengar langsung suara yang tidak terdengar di ruang sidang legislatif.
Kita butuh lebih banyak figur seperti Irman Gusman di DPD—mereka yang paham konstitusi sekaligus mengakar di tanah tempat rakyat berdiri.
Senator Berkualitas, Kunci Penguatan DPD
Wacana penguatan DPD tidak akan berarti tanpa memperbaiki kualitas personal para senator. Kita tidak butuh DPD yang besar secara struktur tetapi kosong secara kapasitas. Kita butuh senator yang punya visi, integritas, dan rekam jejak advokasi untuk rakyat daerah. Tanpa itu, DPD akan terus menjadi lembaga simbolik yang tidak mampu mengimbangi DPR, apalagi menyalurkan aspirasi daerah secara efektif.
Maka, tantangan ke depan bukan hanya memperjuangkan amandemen konstitusi agar DPD memiliki kewenangan legislasi yang setara, tetapi juga mendidik pemilih untuk memilih senator yang berkualitas dan berpihak. Senator yang paham bahwa mandat mereka bukan dari partai, tetapi dari rakyat di daerah. Senator yang siap berdiri tegak sebagai penjaga keadilan wilayah.
Penutup
Pertemuan Irman Gusman dengan para petani dan tokoh nagari di Pesisir Selatan adalah momen kecil yang menyuarakan makna besar. Ia mengingatkan kita bahwa politik tidak harus gaduh untuk bermakna. Ia mengajak kita melihat kembali ke kampung—tempat harapan masih tumbuh di ladang, dan tempat wakil rakyat seharusnya kembali bertanya: sudahkah saya benar-benar mewakili mereka?
DPD RI bisa menjadi masa depan demokrasi kita, jika diisi oleh mereka yang layak menjadi negarawan daerah. Dan untuk itu, kita semua punya tanggung jawab: memilih yang terbaik, dan mendorong yang terbaik untuk maju. Selebihnya, sejarah akan mencatat: siapa yang betul-betul senator, dan siapa yang sekadar numpang nama.
Irdam Imran
Mantan Birokrat Parlemen Senayan Tahun 2018
Alumni Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, 2007
Mantan Calon Anggota DPD RI Dapil Sumbar 2019–2024
Pengurus Partai Ummat, Cilodong, Depok
