PADANG,RELASIPUBLIK- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang mengadakan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada Jum’at (22/9/2022) bertempat di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang. Acara yang dikerjasamakan oleh dua majelis ini diikuti oleh pengurus MUI Kota Padang dan Pengurus MUI Kecamatan se-Kota Padang.
Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Edy Oktafiandy, dan Ketua MUI Kota Padang Dr. H. Japeri Jarab Dt. Rajo Mudo, MM.
Ketua MUI Kota Padang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. yang sudah bersedia mengadakan sosialisasi ini bersama MUI Kota Padang. Menurutnya dengan adanya sosialisasi ini akan menambah wawasan para pendakwah, khususnya anggota MUI Kota Padang tentang pentingnya empat pilar kebangsaan di masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hal tersebut.
“Kita berharap 150 peserta ini nantinya bisa menjadi ujung tombak yang bisa menyampaikan tentang empat pilar ini ke masyarakat secara langsung,” ungkapnya.
H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Pun menyatakan sosialisasi ini merupakan tugas MPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk melaksanakan agenda memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sebagai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dia berharap peserta sosialisasi empat pilar ini dapat turut mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. “Tentunya kita menginginkan Buya dan Umi dari MUI bisa menyebarkan nilai-nilai empat pilar ini dalam syiar agamanya. Sehingga nilai-nilai ini dapat dipahami dan dipegang kokoh oleh masyarakat,” ungkap Ketua Badan Kehormatan DPD RI Periode 2022-2023 tersebut.
MUI Kota Padang, kata Leonardy diharapkan dapat membantu meningkatkat pengetahuan dan pemahaman kita semua dalam memahami empat pilar kebangsaan dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal ika sebagai semboyan negara. MUI Kota Padang yang merupakan kumpulan ulama yang bergerak di bidang dakwah di Kota Padang ini dapat menyisipkannya tentang nilai-nilai luhur kebangsaan ini dalam materi dakwah mereka.
Ditegaskannya, “Pemahaman yang baik dan benar akan mendorong kita untuk mengamalkan Pancasila dan ketiga pilar lainnya. Untuk itu tepat kiranya menjadikan MUI Kota Padang sebagai agen yang mau mensosialisasikan empat pilar ke lingkungan sekitarnya.”
Setelah acara dibuka dengan penyerahan materi sosialisasi secara simbolis kepada perwakilan peserta, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. dan Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd. yang dimoderatori oleh Dr. H. Japeri Jarab Dt. Rajo Mudo, MM.
Setelah pemaparan oleh Ketua Senat Akademik UNP tersebut, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta. Afrizal S. yang merupakan pengurus MUI Kota Padang menanyakan beberapa hal pada pemateri. Diantaranya adalah mengenai isu bahwa Sumatera Barat ditetapkan sebagai provinsi intoleran dan tidak pancasilais.
Menanggapi pertanyaan tersebut, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. menyatakan bahwa secara kultur dan sejarah, orang minangkabau sangatlah toleran dan sangat Pancasilais. Hal ini karena nilai budaya yang dianut di Minangkabau itu akarnya sama dengan lima sila dalam Pancasila.
Prof. Sufyarma juga menambahkan berkaitan survey yang menyatakan bahwa beberapa kota dan kabupaten yang intoleran di Sumatera Barat, penelitian ini tidak tahu darimana sampelnya.
“Ada kemungkinannya bahwa penelitian tersebut ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Jadi, biar saja dia, tidak usah dibahas lagi,” ungkap Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI Sumatera Barat itu.
Ahmad Nurul Huda, seorang Dosen dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang juga mengajukan beberapa pertanyaan. Diantaranya adalah mengenai Pancasila dalam praktisnya di kehidupan ekonomi masyarakat yang seharusnya menganut azas kekeluargaan hingga bagaimana caranya memaknai secara bijak sila keempat dalam Pancasila.
Menanggapi hal ini, Prof. Sufyarma menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia itu ada koperasi, BUMN, serta swasta. Harus diperkuat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ekonomi Pancasila akan lambat laun akan menghilang di Indonesia. (*)
