Pelaksanaan kegiatan pelatihan oleh salah satu OPD di Kabupaten Solok pada akhir tahun tentu memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait urgensi dan perencanaan kegiatan tersebut.
Mengapa kegiatan ini baru dilaksanakan di penghujung tahun, dan tidak pada bulan-bulan sebelumnya? Apakah ada keterbatasan waktu, faktor teknis, atau ada hal lain yang melatarbelakanginya?
Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mengemuka ketika muncul informasi bahwa acara pertemuan tersebut diduga dijadikan ajang refreshing dengan membawa seluruh staf pada jam kerja.
Jika hal ini benar, maka publik berhak mempertanyakan efisiensi dan relevansi kegiatan tersebut, terlebih jika pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk program yang lebih produktif dan langsung berdampak pada pelayanan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun tanpa penjelasan yang jelas juga berpotensi dianggap sebagai upaya “penyelesaian anggaran” tanpa mempertimbangkan dampak nyata bagi masyarakat.
Padahal, setiap pelatihan atau program pemerintah seharusnya berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan hanya sebatas memenuhi target administratif atau menjadi acara seremonial belaka.
Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci.
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan kegiatan ini dilakukan di akhir tahun, termasuk urgensi, manfaat, dan format pelaksanaannya.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut benar-benar relevan, dilakukan secara profesional, dan tidak melibatkan penyalahgunaan waktu kerja untuk aktivitas yang tidak mendukung tujuan utama kegiatan.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola dan digunakan, terutama menjelang akhir masa jabatan seorang pemimpin.
Transparansi dan komunikasi yang baik akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Sebagai warga, kita juga perlu terus memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Kritik yang konstruktif dan dialog yang terbuka akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Jangan sampai program-program yang dilaksanakan hanya menjadi beban anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Penulis: A2
