Padang, relasipublik – Wali Kota Padang Fadly Amran mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (29/1/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur pascabanjir sekaligus memastikan langkah penanganan darurat, khususnya percepatan normalisasi aliran sungai guna mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat sekitar.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang siap mendukung penuh langkah percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat. Ia berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga aktivitas dan keamanan masyarakat segera kembali normal.
“Kami mengapresiasi perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri PUPR beserta jajaran. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar penanganan pascabanjir ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat kembali merasa aman,” ujar Fadly Amran.
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa proses normalisasi di lokasi terdampak akan dipercepat dengan mengoptimalkan pekerjaan di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja 24 jam.
“Normalisasinya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala Balai, kalau memang diperlukan kita minta penyedia jasa untuk bekerja 24 jam, bisa dua sif atau tiga sif, terserah mekanisme penyedia jasa. Yang penting percepatan penyelesaian,” kata Dody Hanggodo.
Selain percepatan teknis, Menteri PUPR juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya agar mata pencaharian mereka tidak terhenti akibat bencana.
“Saya minta Kepala Balai memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya di sini. Sehingga masyarakat yang terdampak itu mata pencariannya tidak berhenti, tetap ada penghasilan hariannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat terdampak merupakan arahan langsung Presiden dan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana.
“Arahan Pak Presiden jelas, masyarakat yang terdampak itu wajib diberdayakan. Mata pencariannya tidak boleh ikut putus. Karena itu kami berupaya cepat agar dampak buruk akibat kerusakan ini bisa segera teratasi, sekaligus membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan,” tegasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Sumatera Barat Naryo Widodo, Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadyanto, serta Camat Koto Tangah Fizlan Setiawan.
