relasipublik.com, Tanah Datar- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (24/3/2025).
Kegiatan itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Fadly dihadiri Bupati Eka Putra, disaksikan Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Zuldafri Darma, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra (Daring), Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Elizar, Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra, Ketua GOW Ny. Dwinanda Ahmad Fadly, Forkopimda Tanah Datar dan Padangpanjang, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.
Wabup Ahmad Fadly mengatakan konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan Musrenbang RKPD memiliki arti khusus, sebab menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama lima tahun kedepan.
“Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan lima tahunan, yaitu RPJMD tahun 2025-2029, seiring telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” ujarnya.
Wabup Ahmad Fadly menyebutkan bahwa di kegiatan tersebut, akan membahas program awal untuk mendukung terlaksananya visi dan misi Kabupaten Tanah Datar.
Ia pun menambahkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi, mulai dari pemulihan ekonomi pasca bencana, hingga adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya dana transfer ke Pemda dan beberapa tantangan lainnya yang harus di antisipasi.
“Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang akan dihadapi, telah dirumuskan visi RPJMD tahun 2025-2029 yaitu, terwujudnya Kabupaten Tanah Datar madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Wabup Ahmad Fadly mengatakan bahwa saat ini, penyusunan RPJMD bersamaan dengan proses penyusunan RKPD tahun 2026, yang merupakan transisi dari RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 disusun di tahun ini.
“Penyusunan RKPD Tanah Datar tahun 2026, akan dilaksanakan dengan lebih cermat, terintegratif dan memperhatikan tema serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yakni perkuat fondasi tranformasi sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi menuju Tanah Datar maju dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Zuldafri Darma mengatakan kegiatan itu, menjadi agenda rutin tahunan yang akan menentukan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dari dampak efisiensi anggaran dari kebijakan Pemerintah Pusat.
“Sinergitas Pemda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu perlu dipererat dalam upaya pembangunan di daerah dibawah bayang-bayang efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Dan, kami mengajak seluruh pihak untuk menyumbangkan pemikirannya dalam kegiatan ini,” ujarnya.
Disisi lainnya, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra secara daring mengatakan penetapan Pokok Pikiran (Pokir) telah terlaksana pada Rapat Paripurna DPRD setempat, yang akan menjadi poin untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan daerah.
“Yang jelas DPRD Tanah Datar bersama Pemda telah siap dengan segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Untuk memprioritaskan, kebutuhan publik dan harapan masyarakat berdasarkan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Sekretaris Bappeda Litbang Tanah Datar selaku Ketua Pelaksana Irwan menyebutkan bahwa dasar kegiatan itu, adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa rancangan awal RPJMD dan Musrenbang RKPD dibahas bersama antara kepala perangkat daerah pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran terkait hal tersebut.
“Maksud diselenggarakannya kegiatan ini, adalah sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai visi dan misi serta program pembangunan daerah. Dengan tujuan, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan serta sasaran daerah tahun 2025-2029 yang diimplementasikan dengan program kegiatan prioritas untuk masing-masing perangkat daerah,” ujarnya. (d13)
