PADANG PANJANG, Relasipublik.com— Empat Fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang 2024.
Pemendangan umum tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah dan Nurafni Fitri, Rabu (11/6/2025). Turut hadir, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Forkopimda dan jajaran pejabat Pemko.
Pemandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan Hendrico, mengapresiasi penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terkait ranperda ini.
Dikatakan, fraksinya menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun tetap menyoroti sejumlah persoalan yang perlu perhatian serius.
Fraksi itu juga menekankan pentingnya perencanaan pendapatan yang lebih cermat dan terukur, serta memperbaiki tata kelola belanja pegawai agar lebih konsisten dan sinkron.
Juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu dijawab Pemko, seperti ketimpangan pembangunan ekonomi, nasib THL, pengurangan TPP tenaga kesehatan, persoalan batas wilayah dengan Tanah Datar, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
Fraksi Gerindra meminta Pemko segera melakukan langkah nyata dan perbaikan manajemen yang profesional, termasuk peningkatan sikap dan kualitas pelayanan tenaga kesehatan, serta pembenahan sarana dan prasarana.
Fraksi NasDem melalui Robi Zamora mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2024.
Fraksi NasDem memperhatikan sejumlah optimalisasi capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya mencapai 77,72 persen. Capaian pajak dan retribusi daerah yang masih rendah, serta menurunnya dana transfer dari pusat.
Fraksi NasDem juga meminta penjelasan atas realisasi belanja barang dan jasa yang masih rendah, serta belanja modal, terutama belanja tanah yang hanya terealisasi sebesar 1,88 persen.
Sebagai rekomendasi, Fraksi NasDem mendorong pemerintah memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif dan OPD, meningkatkan inovasi dalam pendapatan daerah, serta memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor penting.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga dinilai penting agar kebijakan kepegawaian, terutama terkait nasib non-ASN.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Vani Utari, berharap opini WTP dari BPK berdampak nyata bagi masyarakat serta mendorong pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PAN juga menilai masih belum tercapainya target PAD dan menekankan pentingnya upaya lobi ke Pemerintah Pusat guna meningkatkan dana transfer yang cenderung menurun setiap tahun.
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi PAN mencermati realisasi belanja hanya mencapai 92,94 persen, terutama pada belanja modal gedung, jalan, dan irigasi yang dinilai masih rendah.
PAN mempertanyakan efektivitas anggaran belanja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meminta penjelasan atas SiLPA yang tersisa Rp6,4 miliar dari total pembiayaan Rp50 miliar.
Selain itu, Fraksi PAN melihat sejumlah isu strategis seperti tidak adanya data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan dalam laporan, serta permasalahan operasional seperti penurunan kualitas pengelolaan sampah akibat pengurangan tenaga kebersihan.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Ridwansyah mencermati beberapa aspek realisasi APBD 2024 yang dinilai belum optimal. Di sisi pendapatan, realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta PAD lainnya belum mencapai target, sehingga diminta penjelasan atas penyebabnya.
Fraksi juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dan meminta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif.
Di sisi belanja, fraksi ini mempertanyakan rendahnya realisasi pada Belanja Hibah, Bantuan Sosial, serta Belanja Modal seperti peralatan, gedung, dan infrastruktur, mengingat kebutuhan di lapangan masih tinggi.
Lebih lanjut, Fraksi tersebut menyampaikan sejumlah usulan dan permintaan penjelasan terkait program-program daerah. Seperti evaluasi pelayanan RSUD, penguatan program Rintisan Sekolah Unggul di SMPN 6, dan inovasi pendidikan untuk memperkuat identitas Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan mengamati perlunya evaluasi terhadap program angkutan pelajar gratis, akurasi data bantuan sosial terkait transisi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN), serta kesiapan daerah menghadapi dinamika pelaksanaan SPMB tingkat SMA.
Fraksinya berharap pemerintah memberikan langkah konkret atas persoalan-persoalan tersebut demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (gito)
