TANAH DATAR , RELASI PUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar Tahun Anggaran 2023.
Rapat yang dilaksanakan Rabu, (9/11/2022) di ruang rapat utama DPRD setempat dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu dan dihadiri 26 anggota DPRD turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Richi Aprian, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala OPD, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Penyampaian pandangan diawali dari Fraksi PPP disampaikan Juru Bicaranya (Jubir) Agus Topik, kemudian Fraksi Demokrat dengan jubir Eri Hendri, Fraksi Perjuangan Golkar jubir Herman Sugiarto, Fraksi Gerindra jubir Afrizal Dt. Rajo Lenggang, Fraksi PKS jubir Abu Bakar, Fraksi PAN Jubir Zulli Rustam dan Fraksi Hanura melalui jubirnya Beni Afero. Sedangkan Fraksi Nasdem disebabkan sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Jakarta pandangannya disampaikan langsung melalui ketua.
Jubir Fraksi PPP Agus Topik mempertanyakan 4 poin mempertanyakan berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023. Kemudian ia mempertanyakan berapa rancangan atau perkiraan defisit APBD 2023, apalagi karena diperkirakan akan ada resesi ekonomi.
“Kemudian pasca pandemi Covid-19, apa program yang dilaksanakan untuk recovery ekonomi. Dan yang tak kalah penting adalah apakah di tahun 2023 ada anggaran yang mengakomodir pelaksanaan Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi keagamaan, berapa besarnya,” sampainya.
Selanjutnya beberapa fraksi lainnya umumnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
“Apa upaya Pemda Tanah Datar selama 3 tahun terakhir dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan bagaimana gambarannya untuk 3 tahun ke depan,” sampai Jubir Fraksi Gerindra Afrizal Dt. Rajo Lenggang.
Sementara Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto menyampaikan, terkait kesadaran pembayaran pajak, apa upaya yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Berapa estimasi penerimaan daerah dari pajak atau retribusi jika masyarakat melakukan pembayaran dengan maksimal, berapa presentase yang bisa diperkirakan Pemda terhadap pendapatan daerah,” sampainya.
Sektor lain yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Kesejahteraan Guru Pendidikan di TPA yang mendidik untuk melahirkan generasi Hafiz. Dan beberapa sektor lainnya.
Diakhir sidang, diserahkan pandangan fraksi DPRD kepada Pemerintah Daerah yang diserahkan pimpinan rapat Anton Yondra kepada Wabup Richi Aprian. Rapat Paripurna terkait Ranperda ini akan dilanjutkan Jum’at (11/11/2022) esok. (d13)
