LIMAPULUH KOTA, RELASIPUBLIK–Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Wabup Pasaman Sabar AS, bertemu dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemen LHK Wiratno ke Istana Gubenur Sumatera Barat, di Padang Minggu (13/02/2022), kemarin.
Dalam pertemuan tersebut membahas harapan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pasaman membuka akses jalan langsung yang menghubungkan kedua daerah. Kala itu, dimatangkan ihwal pengurusan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yang merupakan kewenangan Kemen LHK.
Gubernur Sumbar dan kedua kepala daerah tingkat II itu berharap, IPPKH diperlukan mengingat sepanjang 5 kilometer dari total 15 kilometer jalan yang bakal menghubungkan Jorong Tanjuang Bungo, Ganggo Hilia, Bonjol-Pasaman dengan Jorong Puah Data, Koto Tinggi, Gunuang Omeh-Limapuluh Kota akan melewati kawasan konservasi, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi terbatas.
Lebih lanjut, sebelumnya perencanaan pembukaan ruas jalan baru antara Limapuluh Kota dan Pasaman disusun untuk mengembangkan kawasan pertumbuhan baru di kedua daerah serta membuka alternatif jalan baru mengakses Provinsi Riau.
“Ruas jalan baru ini akan berdampak kepada peningkatan mobilitas orang, barang dan jasa. Yang nantinya bakal ditandai dengan efisiennya hubungan antar wilayah, pemanfataan sumber daya alam, kepariwisataan serta mendukung keberadaan Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi, Limapuluh Kota,” kata Mahyeldi.
Puncaknya di pertengahan Juli 2021, didukung Pemerintah Provinsi Sumbar, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Bupati Pasaman Benny Utama meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) untuk pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan secara langsung antar kedua daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Safaruddin mengatakan, pelaksanaan pembangunan jalan sebagai penghubung langsung antara Limapuluh Kota dan Pasaman tak bisa dilepaskan dari program prioritas daerah berupa peningkatan infrastruktur jalan.
“Semoga dengan pelaksanaan audiensi bersama antara Dirjen KSDAE, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat mempercepat keluarnya izin IPPKH,” harap Bupati Safaruddin.
Terakhir Bupati menginstruksikan langsung kepada dinas terkait untuk menyiapkan dokumen pendukung agar tahapan-tahapan pembangunan jalan ini dapat direalisasikan secepatnya.
Turut hadir, KSDAE dengan Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota dan Pasaman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi, Dandim 0306/50 KOTA Letkol Inf Mochammad Deny Nurcahyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Limapuluh Kota Yunire Yunirman dan Plt. Kepala Dinas PUPR Limapuluh Kota Rilza Hanif dan tamu undangan lainnya. (Kutianyia)
