Solok, Relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, mendorong pembangunan nagari di Sumatera Barat dilakukan berbasis data dan kajian akademik. Untuk mewujudkan hal itu, ia menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar setiap usulan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Zigo mengatakan, beberapa pekan lalu dirinya bersama Rektor UNP melepas sekitar 5.200 mahasiswa KKN yang ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat hingga tingkat nagari dan jorong.
“Kami bersama Rektor UNP melepas lebih kurang 5.200 mahasiswa KKN. Mereka dikirim kampus ke kabupaten, kota, nagari hingga jorong agar dapat melihat langsung kebutuhan masyarakat,” kata Zigo.
Menurutnya, hasil pengamatan mahasiswa tidak berhenti sebagai laporan akademik. Seluruh temuan di lapangan akan dipadukan dengan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan usulan pembangunan yang diperjuangkan ke pemerintah pusat melalui mitra kerja Komisi V DPR RI.
“Kami ingin usulan dari nagari tidak hanya berdasarkan kondisi di lapangan, tetapi juga diiringi kajian akademik. Informasi dari masyarakat dipadukan dengan hasil penelitian mahasiswa sehingga menjadi dasar yang kuat dalam memperjuangkan program pembangunan,” ujarnya.
Zigo menjelaskan, Komisi V DPR RI bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan harus memiliki data yang kuat agar peluang direalisasikan semakin besar.
Ia juga berharap pendamping desa aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah nagari untuk mengawal hasil kajian tersebut menjadi usulan pembangunan yang matang.
Selain memperkuat perencanaan berbasis data, Zigo memastikan pemerintah tetap menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,8 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.
“Alhamdulillah, Kabupaten Solok sudah masuk tahap pertama. Mulai dari Batang Lembang, Batang Gawan, Batang Peninggahan, hingga Batang Sumani semuanya sudah masuk tahap pertama,” katanya.
Ia menyebut rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Gawan tahun ini dianggarkan sekitar Rp85 miliar hingga Rp95 miliar. Sementara Batang Sumani dan Batang Peninggahan juga telah memperoleh alokasi anggaran tersendiri.
“Seluruh pekerjaan tersebut sudah memasuki tahap kontrak tahun ini dan pelaksanaannya akan berlangsung selama dua tahun anggaran,” ujarnya.
Zigo menegaskan, komitmen pembangunan tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dikawal DPR RI agar terlaksana sesuai rencana.
“Bukan kepada saya ucapan terima kasihnya. Tugas saya hanya mengawal dan mengawasi. Komitmen itu datang dari Bapak Presiden, dan kami di DPR RI mengawal agar program tersebut benar-benar berjalan,” katanya.
Dalam rangkaian reses tersebut, Zigo juga bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Ia mendengarkan aspirasi warga sekaligus memastikan program yang telah diperjuangkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap program yang sudah berjalan menjadi bagian penting untuk menyusun kebijakan pembangunan berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Zigo juga meminta pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan kelompok masyarakat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi setiap usulan pembangunan, mulai dari Detail Engineering Design (DED), dokumen teknis, pembebasan lahan, hingga persyaratan lainnya.
“Jangan sampai ketika aplikasi sudah dibuka, dokumennya belum siap. Kalau ada satu saja syarat yang tidak lengkap, usulannya bisa tertunda atau bahkan tidak diproses,” tegasnya.
Ia menambahkan, hal yang sama berlaku untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini Kabupaten Solok memperoleh sekitar 584 unit BSPS dan masih berpeluang mendapatkan tambahan pada tahap berikutnya.
Menurut Zigo, seluruh usulan BSPS akan diverifikasi secara ketat, mulai dari status kepemilikan rumah hingga kondisi ekonomi calon penerima.
“Kami menemukan ada rumah yang memang tidak layak huni, tetapi bukan milik sendiri atau status kepemilikannya bermasalah. Kalau seperti itu, saya pastikan usulannya tidak akan lolos,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah nagari merapikan seluruh data calon penerima bantuan agar peluang memperoleh program pemerintah semakin besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Zigo saat melaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Jorong Ujuang Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Solok, Kapolsek, Wali Nagari Koto Sani, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, unsur Forkopimcam, mahasiswa KKN UNP, serta masyarakat Nagari Koto Sani. (***)
