JAKARTA,RELASIPUBLIK– Hj. Nevi Zuairina, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Komisi VI, turut serta dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan yang membahas evaluasi anggaran tahun 2023, realisasi anggaran semester 1 tahun 2024, dan usulan APBN 2025.
Dalam rapat ini, dibahas Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025 yang akan difokuskan pada empat arah kebijakan utama, yaitu: pengembangan ekspor, pembinaan UMKM, perdagangan antar wilayah, dan pengamanan perdagangan. Hj. Nevi Zuairina menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam mencapai target-target tersebut.
Hj. Nevi Zuairina mempertanyakan kepada Menteri Perdagangan tentang kontribusi terbesar antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan, informasi ini sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan yang lebih tepat dan strategis.
Dalam diskusi, Nevi Zuairina juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur perdagangan dalam negeri melalui peningkatan konektivitas antar pulau dan pengembangan pusat-pusat distribusi.
“Apa saja langkah yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memudahkan perdagangan antar wilayah? Bagaimana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR sehingga biaya logistik bisa diperkecil?” tanyanya.
Salah satu fokus penting lainnya adalah pembinaan UMKM. Nevi Zuairina mempertanyakan kegiatan konkret yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pembinaan UMKM, serta apakah ada sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan memastikan lebih banyak UMKM yang mendapatkan manfaat.
Terkait isu kemacetan peti kemas di pelabuhan, Nevi Zuairina mengkritisi lambatnya proses yang menyebabkan biaya tambahan tinggi dan harga jual produk yang meningkat. Dia mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait.
Dengan berkembangnya perdagangan online dan marketplace, Nevi Zuairina menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi agar perkembangan ini tidak merugikan pengusaha lokal.
“Bagaimana Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan pengaturan regulasi terhadap toko online dan marketplace yang banyak memperjualbelikan barang impor?” ujarnya.
Nevi Zuairina juga menyoroti tantangan perdagangan internasional, khususnya dengan Uni Eropa. “Bagaimana progres perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) saat ini? Dan apa manfaat yang diharapkan dari perjanjian ini bagi Indonesia?” tanyanya.
“Saya meminta agar ada koordinasi dan sinergi antar kementerian serta pembinaan yang tepat bagi UMKM. Karena ini adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri,” tutur politisi PKS ini.
“saya mengharapkan, di masa depan, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” tutup Nevi Zuairina.(A-416)
