Jakarta,relasipublik — Meski Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai wilayah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, kenyataannya masih ditemukan peredaran beras oplosan yang mencederai konsumen. Pemerintah melalui inspeksi di 10 provinsi pada Juli 2025 mengungkap bahwa 85–90 persen sampel beras tidak sesuai dengan standar mutu, label harga, dan volume kemasan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap temuan tersebut.
“Ini bukan hanya soal konsumen yang dirugikan. Dampaknya jauh lebih luas, hingga ke petani dan pedagang kecil. Ketika publik kehilangan kepercayaan pada beras lokal, maka seluruh ekosistem pangan ikut terdampak,” ujar legislator asal Sumatera Barat II ini.
Menurut Nevi, peringatan dini seharusnya sudah muncul sejak Januari 2025, ketika harga beras di pasaran melonjak, sementara harga gabah justru menurun.
“Ini sinyal adanya praktik curang di lapangan yang gagal dibaca oleh Kementerian Perdagangan. Ada celah serius dalam sistem pemantauan harga dan distribusi pangan,” tegasnya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan bahwa praktik menjual beras oplosan adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
“Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 jelas melarang penjualan barang yang tidak sesuai standar. Ancaman pidananya bisa sampai lima tahun penjara atau denda dua miliar rupiah,” imbuhnya.
Sebagai solusi, Nevi mendorong penguatan peran koperasi desa seperti Kopdes Merah Putih.
“Koperasi ini bisa menjadi garda depan dalam membina petani menghasilkan gabah berkualitas, memastikan transparansi label kemasan, dan menggandeng pemerintah desa dalam pengawasan distribusi. Ini cara konkret mencegah beras oplosan,” ungkapnya.
“Saya berharap, semua elemen bergerak bersama, Asa Cita keenam Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional bisa terwujud dengan lebih cepat dan kokoh,” tutup Nevi Zuairina.
