Jakarta,relasipublik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 20 Agustus 2025.
Nevi mengapresiasi pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan LRT Jabodebek hingga 50,14%. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan kuantitatif harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan.
“Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang,” tegasnya.
Terkait digitalisasi, aplikasi *Access by KAI* yang mencatat 12,6 juta transaksi tiket (72% dari total penjualan) dinilai sebagai capaian positif. Meski demikian, Nevi mengingatkan agar KAI tidak meninggalkan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.
“Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru,” tambahnya.
Dalam isu keberlanjutan, Politisi PKS ini mengapresiasi roadmap KAI 2025–2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon 29% dan peningkatan skor GCG. Namun, lanjut Nevi, ia menekankan pentingnya indikator objektif serta audit independen. Menurutnya, keterbukaan data ESG menjadi kunci kepercayaan publik.
Sorotan tajam diberikan Legislator Sumbar II ini pada kinerja KCIC (Kereta Cepat Jakarta–Bandung) yang hingga pertengahan 2025 masih membukukan kerugian besar, dengan KAI harus menanggung hampir Rp 1 triliun pada Semester I 2025. Ia menilai rencana Danantara masuk dalam restrukturisasi utang diharapkan benar-benar transparan.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain,” ujarnya.
Nevi juga mengingatkan kembali sikap PKS sejak awal yang telah mengkritisi proyek kereta cepat karena adanya perubahan pelaksana dari Jepang ke China secara tergesa-gesa. Menurutnya, hal tersebut kini terbukti menimbulkan masalah serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR. Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkas Nevi Zuairina.
