Padang Aro – Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang mengalami inflasi terkendali. Namun demikian tetap perlu dilakukan upaya pengawasan agar membuat kondisi tersebut stabil dan tidak terjadi gejolak.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring bersama dengan Forkopimda Solok Selatan dengan pemerintah pusat, Senin (30/1/2023).
“Kita di daerah harus mengecek apakah terjadi inflasi. Untuk Sumatera Barat, khususnya Solok Selatan dalam posisi terkendali, tidak terjadi inflasi yang tinggi,” kata Yulian dalam keterangannya.
Namun demikian, menurutnya, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar kondisi tersebut stabil dan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan saat ini kondisi inflasi Indonesia masih dalam kondisi terkendali. Menurut data BPS, inflasi 2022 sebesar 5,51% year on year (YoY) dan 5,72% pepr minggu ketiga Januari 2023.
“Ini prestasi cukup bagus sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi covid juga terkendali, ekonomi bisa tumbuh. Ini harus dipertahankan di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu,” kata Tito.
Tito menekankan kondisi ini perlu diantisipasi, terutama karena pengaruh supply dan demand yang saat ini masih belum stabil karena adanya berbagai disrupsi.
“Perlu diwaspadai masalah inflasi karena banyak masalah dari pola supply-demand berubah pascapandemi yang masih belum selesai, disrupsi geopolitik terutama perang dan ketegangan antarbeberapa negara mengakibatkan terjadinya demand melebihi supply, banyak negara terdampak inflasi. Isu penting, menyangkut harga barang dan jasa. Tugas untuk melindungi rakyat agar keterjangkauan dan ketersediaan barang dan jasa,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama BPS menyampaikan bahwa indikator penggerak inflasi di dalam negeri saat ini adalah kebutuhan pangan. Lima bahan pangan yang paling berdampak pada pergerakan inflasi adalah beras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah keriting, dan bawang merah.
Untuk itu, Badan Pangan Nasional menyampaikan beberapa rekomendasi mengenai upaya untuk menekan inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni:
– Pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog
– Mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing
– Mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM) dengan menggunakan APBN/APBD
– Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah
Upaya-upaya ini dinilai bisa menjadi opsi bagi pemerintah daerah untuk memastikan kondisi harga barang dan jasa di wilayahnya masing-masing bisa terjaga. (DISKOMINFO)
